JAKARTA, (PR).- Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Yandri Susanto mempertanyakan 481 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) yang belum terakreditasi.
"Sejumlah 481 PTKIN belum terakreditasi, ini persoalan serius," kata Yandri dalam rapat kerja bersama DPR-Kementerian Agama mengenai evaluasi anggaran tahun 2019 dan rencana anggaran 2020 di Jakarta, Kamis 7 November 2019.
Menurut dia, apabila PTKIN tidak kunjung mendapat akreditasi, akan menyulitkan mahasiswa kampus terkait dalam mencari pekerjaan.
Politisi Partai Amanat Nasional itu mengatakan, terdapat sejumlah instansi yang menyeleksi calon karyawannya dengan salah satu pertimbangannya akreditas kampus terkait.
"Kalau tidak terakreditasi, mahasiswanya akan sulit mencari pekerjaan, untuk jadi ASN atau pekerjaan lain," kata dia seperti dilaporkan Antara.
Rapat kerja antara DPR dan Kementerian Agama dihadiri para pimpinan Komisi VIII, termasuk Menteri Agama Fachrul Razi beserta jajarannya.
Fachrul Razi memaparkan program-program Kemenag yang sudah dijalankan.
Sebagai rapat perdana pada era anggota legislatif dan Menag yang baru, kesempatan tersebut menjadi ajang kedua belah pihak untuk saling mendalami partner kerja yaitu DPR selaku pengawas pemerintahan, sedangkan Kementerian Agama sebagai eksekutif.***