PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya mengakomodasi pendidikan nonformal dalam struktur organisasi barunya. Akomodasi itu dilakukan dengan membentuk direktorat baru di bawah Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah serta Ditjen Pendidikan Vokasi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyambut baik akomodasi tersebut. Menurutnya, pendidikan nonformal dan informal selama ini berperan dalam membantu warga mendapatkan pekerjaan.
"Umumnya pendidikan seperti kursus, lebih mudah terserap dunia kerja ketimbang lulusan SMA atau SMK sekarang. Malah ada yang mengatakan, ikut kursus 6 bulan lebih gampang masuk kerja ketimbang masuk SMK 3 tahun," tuturnya, Senin, 24 Februari 2020.
Baca Juga: Usai 3 Warganya Jadi Korban Virus Corona, Pemerintah Italia Terapkan Peraturan Ketat dan 11 Kota Telah Diisolasi
Ia menyebutkan, jumlah pendidikan nonformal dan informal di masyarakat totalnya sekitar 22.000 lembaga. Dari 22.000 lembaga ini, setiap tahunnya memberikan pelatihan kepada hampir 7 juta orang.
"Artinya, ketika ini ditiadakan dalam direktorat, maka lembaga ini akan kehilangan nyawanya. Mereka seolah-olah tidak memiliki pelindung, pengayom, atau sebuah lembaga yang memberikan pengakuan atas eksistensi mereka," ujarnya.
Menurutnya, pengakuan pendidikan nonformal dan informal dalam struktur Kemendikbud penting, mengingat target Presiden Joko Widodo saat ini yang ingin memperluas lapangan kerja.
"Karena target Jokowi adalah memperbanyak lapangan kerja, maka output itu menjadi lebih penting saat ini, ketimbang input. Outputnya adalah lapangan kerja," tuturnya.
Namun demikian, Dede memberikan catatan terkait akomodiasi lembaga pendidikan nonformal dan informal dalam struktur Kemendikbud.
Menurutnya, lembaga pendidikan tersebut harus memiliki link dengan industri. Hal itu supaya lulusannya bisa terserap dalam dunia kerja.
Baca Juga: Sempat Diduga Kebakaran, Sekjen: Kepulan Asap di Gedung Nusantara III DPR RI karena Kerusakan Sistem Aerosol
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebutkan, tentang akomodasi pendidikan nonformal dan informal tersebut ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI, Kamis, 20 Februari 2020.
Ia menyebutkan, pada Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (PAUD Dasmen), Mendikbud melakukan penyesuaian dengan penambahan fungsi Pendidikan Masyarakat, seperti keaksaraan dan kesetaraan pada Direktorat Pendidikan Khusus, sehingga diubah menjadi Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus.
Sementara pada Ditjen Pendidikan Vokasi, Mendikbud melakukan pemisahan fungsi kursus dan pelatihan pada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi Direktorat tersendiri, yaitu Direktorat Kursus dan Pelatihan.
Baca Juga: Mantan Mertua Angel Karamoy, Ventje Rumangkang Meninggal Dunia
Penyesuaian struktur organisasi tersebut dikatakannya diatur pada Peraturan Mendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud.
Nadiem mengatakan, dengan struktur tersebut, setiap segmen pendidikan nonformal sudah jelas lembaga yang bertanggungjawabnya.
"Sudah jelas siapa yang harus dihubungi kalau ada masalah, atau ada aspirasi. Terima kasih kepada Komisi X yang sudah menyuarakan aspirasi dari komunitas pendidikan nonformal dan kami menerima," tuturnya.