PIKIRAN RAKYAT - Anggaran pendidikan keagamaan di Kementerian Agama masih timpang dibandingkan anggaran untuk pendidikan umum di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Ketimpangan anggaran di pendidikan keagamaan itu menyebabkan minimnya kualitas sarana prasarana yang ada di lembaga pendidikan agama.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka, mengatakan, masih ada ketimpangan kesejahteraan, baik secara angggaran, infrastruktur, sarana prasarana, maupun tenaga pendidikan keagamaan. Ini utamanya di lembaga pendidikan agama seperti pesantren.
Ia mengatakan, sebagian besar santri mengeluhkan minimnya sarana prasarana pendidikan, seperti laboratorium bahasa, fasilitas kesehatan, dan faktor penunjang ekstrakurikuler. Begitu juga dengan alokasi beasiswa bagi santri yang masih minim.
Ada beberapa aspirasi lain, misalnya, beasiswanya masih jauh lebih sedikit. Selain itu, belum adanya DAK (dana alokasi khusus) dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) bagi pengelolaan pondok pesantren.
Baca Juga: Pengawasan Lembaga Pendidikan Agama Jadi Sorotan
”Selain itu, tenaga pengajarnya pun kurang. Lalu, juga data dari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang masih di lapangan ini, belum terserap semua,” katanya dalam keterangan pers, Selasa 3 Januari 2023.
Diah menilai, apabila seluruh permasalahan tersebut terdata secara rinci, mulai dari sertifikasinya, hingga program inpassing-nya, maka tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan secara kualifikasi maupun secara kualitasnya.
”Ketimpangan-ketimpangan inilah yang hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” ujarnya.
Panita kerja