PIKIRAN RAKYAT - Pandemi COVID-19 berdampak hampir ke seluruh sektor usaha di tanah air termasuk Lembaga Kursus dan Pelatihan.
Diperkirakan saat ini 85 % dari sekitar 19.000 LKP mengalami kesulitan keuangan akibat berhentinya operasional LKP.
Sekjen DPP Forum Pengelola Kursus dan Pelatihan (PLKP) Zoelkifli M Adam mengatakan karena tidak adanya dana masuk karena diberhentikannya operasional, LKP kesulitan membayar gaji para pengajar/Instruktur, Staf ADM, serta biaya operasional lainya yang selama ini sudah dirumahkan.
Baca Juga: Rawan Kecemburuan Sosial, BLT Dana Desa Bisa Memicu Konflik Horisontal
Kondisi tersebut kian buruk saat pemerintah yang seharusnya menjadikan LKP sebagai mitra dalam membantu meringankan beban pemerintah dalam program pelatihan Prakerja malah menunjuk platform yang bukan Lembaga Pelatihan. Padahal, LKP merupakan Pendidikan Non Formal yang dilindungi UU.
“LKP merupakan lembaga yang telah akreditasi serta memiliki seritikasi kompetensi. Namun saat Pandemi COVID-19 malah lembaga kursus tidak menjadi perhatian oleh pemerintah dalam pelaksaan pelatihan Pra kerja,” ujarnya Selasa, 28 April 2020.
Zoelkifli mengatakan Program Kartu Prakerja pada awalnya memang bagus dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat mengingat skill SDM Indonesia masih kurang. Program ini pun sudah dirancang sejak lama.
Baca Juga: Ekonom Unpad: Mencetak Uang untuk Tangani Pandemi Covid-19 Timbulkan Masalah Lanjutan
Namun seiring wabah Covid 19 datang, program pelatihan yang awalnya bisa dilaksanakan secara tatap muka ataupun daring, implementasinya saat ini menjadi kurang tepat. Alasannya karena ada lembaga mitra pemerintah yang telah dibina selama bertahun tahun justru tidak dilibatkan dalam pelatihan tersebut.
“Pemerintah, justru melibatkan unicorn raksasa. Padahal, jika LKP diberdayakan maka ekonomi akan bergerak cepat tidak hanya pada beberapa titik tapi bisa secara bersama-sama,” katanya.