PIKIRAN RAKYAT - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menuturkan sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah mewujudkan visi Presiden Jokowi (Joko Widodo) di bidang pendidikan melalui Program Merdeka Belajar.
Hal itu disampaikan Nadiem Makarim saat melakukan kunjungan ke Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Ia disambut Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang.
"Ini saatnya untuk kita (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) bergerak bersama mewujudkan visi Presiden. Salah satunya melalui Program Merdeka Belajar," katanya dalam keterangannya, Rabu, 9 Maret 2022.
Pada pertemuan ini, Nadiem Makarim menyampaikan penghapusan Ujian Nasional yang diganti dengan Asesmen Nasional.
Baca Juga: Pakar Unpad Sebut Vladimir Putin Kagumi Rakyat Indonesia yang Berani Menentang Hegemoni AS
Kemudian pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak, dan Kurikulum Merdeka.
Terkait Kurikulum Merdeka, Menteri Nadiem mengatakan satuan pendidikan diberikan kebebasan menentukan tiga kurikulum yang akan dipilih.
Pilihan pertama, Kurikulum 2013 secara penuh, pilihan kedua Kurikulum Darurat, yaitu Kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan pilihan ketiga adalah Kurikulum Merdeka.
Nadiem Makarim menyebutkan, Kurikulum Merdeka ini lebih fleksibel, di mana di dalamnya ada kearifan lokal yang bisa berkolaborasi dengan vokasi dan konservasi.
"Bahkan kelebihan dari sumber daya alam yang ada di Kalimantan Utara ini juga bisa dijadikan topik yang menarik dalam menerapkan kurikulum di sekolah," tuturnya.
Di samping itu, Nadiem Makarim menuturkan, penyederhanaan kurikulum darurat efektif memitigasi ketertinggalan pembelajaran (learning loss).
Baca Juga: Hari Musik Nasional 2022, Berikut Sejarah dan Alasan Diperingati Setiap 9 Maret
Nadiem Makarim mengklaim, sekolah-sekolah yang pindah ke kurikulum darurat, kemudian Sekolah Penggerak yang kini menerapkan Kurikulum Merdeka, learning lossnya ada yang berkurang hingga 50 persen.
Selanjutnya, kata Menteri Nadiem, terkait pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) merupakan upaya pemerintah dalam mensejahterakan guru-guru honorer dalam skala besar dan belum pernah terjadi sebelumnya.
"Program ASN PPPK ini salah satu program terpenting pemerintah untuk mensejahterakan para guru honorer. Untuk itu, kita harus bantu bersama menyukseskan program ini dengan menyampaikan formasi guru semaksimal mungkin," ujarnya.
"Jadi mohon Bapak/Ibu kepala daerah, dengan pagu yang sudah diberikan oleh Kementerian Keuangan, dalam DAU (Dana Alokasi Umum) itu ada pagu, ada anggaran untuk bayar guru honorer menjadi PPPK," katanya.***