PIKIRAN RAKYAT – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menyelesaikan persoalan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru.
Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator (P2G) Satriwan Salim. Ia berharap, Jokowi dapat meningkatkan kesejahteraan para guru di Indonesia.
"Kenapa Pak Jokowi kami minta turun langsung membereskan persoalan guru? Sebab Pak Presiden pernah punya warisan baik di masa lalu, tercatat dalam sejarah guru memberikan peningkatan kesejahteraan guru saat menjabat Gubernur DKI Jakarta," katanya, dikutip pada Kamis, 30 November 2022.
Baca Juga: Catat! Tiga Paket Kebijakan Kemendikbudristek untuk Pengadaan Guru PPPK 2023
"Semoga Pak Presiden juga meninggalkan warisan kebaikan serupa, di akhir masa periode beliau sebelum 2024 nanti," ujarnya.
Menurut keterangan Satriwan, masih terdapat 193 ribu guru yang nasibnya tidak jelas, buntut dari kacaunya seleksi PPPK.
"Lagi-lagi para guru honorer di-ghosting oleh Pemerintah. Janji mengangkat 1 juta guru gagal total. Sementara itu nasib dari 193 ribu guru tidak jelas, terombang-ambing oleh kacaunya seleksi PPPK hingga sekarang, belum lagi guru madrasah swasta yang ga bisa ikut, terkesan diskriminatif," ucapnya.
Baca Juga: Kota Cimahi Ajukan Rekomendasi UMK 2023 Naik 10 Persen
"Mestinya 193 ribu guru itu dulu yang dipastikan tuntas dibuka formasi dan ditempatkan oleh pemda. Jadi Pansel urai satu persatu dulu, jangan yang 193 ribu P1 belum beres, ini malah membuka prioritas 2 dan 3," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Satriwan pun turut membeberkan bahwa gaji para guru masih terbilang kecil yaitu di bawah upah minimum yang seharusnya.