PIKIRAN RAKYAT - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meraih gelar doktor bidang ilmu pemerintahan setelah lulus dalam sidang promosi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), pekan ini.
Ida Fauziyah dinobatkan sebagai wisudawan terbaik Program Doktor IPDN dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,87 atau predikat Cum Laude.
Dalam disertasinya, yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Ida menyoroti kesetaraan dan keadilan gender dalam politik, terutama terkait keterwakilan perempuan di parlemen, yang dianggap kurang terutama pasca reformasi.
Baca Juga: Namanya Disebut dalam Daftar Keinginan El Ibnu, Donna Agnesia dan Darius Sinathrya Datangi Panti
Padahal, pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid sudah mengeluarkan inpres No. 9 terkait pengarusutamaan gender. Namun, faktanya penerapan di lapangannya masih belum optimal. Masih terdapat kesenjangan antara peran pria dan wanita dalam politik.
Di parlemen misalnya, hal ini justru masih belum dijalankan secara optimal. Bahkan, masih ada pandangan dari beberapa anggota DPR kala dia masih duduk di parlemen yang menganggap bahwa pengarusutamaan gender bertentangan dengan nilai agama.
Dia berharap penelitiannya ini dapat membantu mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia dan mampu diadopsi lembaga pemerintah dan organisasi di Indonesia. Termasuk, menjadi rujukan bagi anggota parlemen perempuan mampu memperjuangkan pengarus utamaan gender di parlemen.
Baca Juga: Masih Tajam Jelang Usia 39 Tahun, Zlatan Ibrahimovic Sebut Dirinya Mirip Benjamin Button
Hal ini karena kesenjangan lelaki dan perempuan masih terjadi di Indonesia. Relasi perempuan dan lelaki di negara ini masih tidak berimbang, dimana perempuan dianggap hubungan sosialnya hanya terkait dapur, kasur dan sumur.
Beberapa kendala yang membuat pengarus utamaan gender belum bisa berjalan di Indonesia karena yang pertama sistem pendidikan, dimana rata-rata Pendidikan masyarakat di Indonesia, terutama perempuan masih cukup rendah, kemudian juga sistem politik yang kurang mengakomodir perempuan.