PIKIRAN RAKYAT – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi dinilai masih menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Salah satu polemik yang menjadi sorotan adalah ramainya dugaan kecurangan yang dilakukan calon peserta didik baru demi masuk ke sekolah yang dinilai favorit.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa kecurangan yang muncul dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi bukan karena kesalahan sistem.
“Kalau kecurangan numpang kartu keluarga (KK) itu kan bukan salah sistem, tapi pengawasannya yang tidak jalan,” kata Muhadjir pada Sabtu, 22 Juli 2023.
Muhadjir mengatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) semestinya dapat mengantisipasi kecurangan dengan melakukan perencanaan dan pemetaan jumlah kursi di sekolah negeri enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB sistem zonasi.
Baca Juga: Tawa Renyah Anies Baswedan Soal AHY Penuhi 'Kriteria 0' Cawapresnya: Menurut Anda Gimana?
Ia memberikan contoh jumlah kursi saat PPDB SMP mendatang yang seharusnya sudah dapat dihitung berdasarkan jumlah siswa yang saat ini duduk di bangku kelas 6 SD zona setempat.
“Paling tidak enam bulan sebelumnya. Tidak hanya mendadak karena intake-nya sudah jelas yang mau masuk SMP itu kan anak kelas 6 SD di zona itu yang harus diprioritaskan,” kata Muhadjir menjelaskan.
Menurutnya, sistem zonasi memiliki keunggulan yang lebih baik daripada kembali ke sistem lama yang malah melahirkan lebih banyak masalah seperti pemalsuan nilai dan jual beli kursi.
“Nanti balik kompetisi bebas, siapa yang punya duit, Sebagian memang karena pintar, Sebagian karena punya jabatan. Kan dulu wakil rakyat banyak yang dapat kuota, punya kursi, punya hak memasukkan siapa saja di sekolah yang disebut favorit,” kata Muhadjir menegaskan.
Baca Juga: Aksi Fortuner Putar Balik di Tol Jakarta Bikin Macet, Warganet: Lu Punya Fortuner, Lu Punya Kuasa