/photo/2023/07/18/3197097994.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Kecurangan PPDB terus berulang, seolah tidak ada solusi setiap tahun ajarannya, pun PPDB Jabar 2023 kembali menuai polemik. Imbasnya, 4.791 siswa dianulir keikutsertaannya karena terindikasi melakukan kecurangan, terutama peserta didik yang memilih jalur zonasi.
Laporan yang masuk ke Tim Pengaduan PPDB Jabar 2023 sebagian besar berkaitan dengan pemalsuan data diri dalam Kartu Keluarga (KK). Calon siswa yang memilih jalur zonasi, diduga banyak yang memalsukan alamat/domisili demi bisa masuk ke sekolah pilihannya.
Paradigma masyarakat untuk bisa menyekolahkan anaknya di sekolah negeri membuat para orangtua menghalalkan segala cara agar anaknya bisa masuk sekolah negeri seolah menjadi angin segar bagi sekolah negeri yang tak mau kehilangan momen mendapatkan banyak siswa karena berkaitan dana BOS yang akan diperoleh.
Ironis pula ketika oknum panitia seleksi PPDB pun begitu nyata menentukan nominal uang suap dalam jual beli kursi sehingga memudahkan masuk sekolah negeri tersebut. Hal lainnya walaupun daya tampung sekolah tidak memadai jumlah rombel atau kuota terus disiasati, kapasitas siswa per kelas pun ada yang melebihi 32 siswa.
Baca Juga: Jadi Salah Satu Penyumbang Sampah Terbesar di Dunia, Indonesia Butuh Banyak Food Hero
Perwal atau Perbup tentang kuota rombongan belajar menjadi tidak ada gunanya, beberapa sekolah negeri berani melakukan mark up lebih dari 2 rombel, setiap kelas pun kapasitasnya ada yang lebih dari 40 siswa. Praktek suap "zonatip" (zona titipan) dan percaloan warga sekitar sekolah menjadi konsumsi publik tanpa adanya rasa malu atau rasa takut.
Pemerintah daerah melalui dinas Pendidikan pun masih menyetujui penempatan siswa baru yang dibuat dengan istilah kelas jauh ataupun kelas terbuka. Aturan PPDB dibuat dan ditetapkan nyatanya untuk dilanggar sendiri oleh sebagian sekolah negeri, senyatanya sekolah pun menjadi tempat pendidikan korupsi bagi masyarakat.
Kelemahan hukuman dan tidak ada efek jera bagi para oknum PPDB menyebabkan praktek ini terus berulang yang membuat sistem pemerataan dan pendidikan ideal sulit terwujud.
Hal lainnya bukan saja menjadikan siswa menumpuk di satu sekolah negeri yang akhirnya seolah jadi favorit. Namun, juga membuat sekolah swasta menjadi menurun jumlah siswanya, selain sedikit, juga ada yang tidak kebagian siswa bahkan harus menutup kegiatannya karena tidak ada siswa yang mendaftar sama sekali.