PIKIRAN RAKYAT - Kasus judi online terbanyak terjadi di Jawa Barat. Korupsi juga paling banyak di provinsi ini. Beberapa masalah lain, termasuk gagalnya program Citarum Harum meski mendapat dukungan internasional, menambah kekecewaan warga Jabar.
Sebagai warga, kita harus bertanya, mengapa demikian? Apa penyebabnya? Bagaimana dengan pelaksanaan program pemerintah? Apakah programnya tidak memenuhi kebutuhan masyarakat atau ada faktor lain?
Masalah ini semakin terasa mendesak karena sebentar lagi kita akan terlibat dalam pemilihan kepala daerah, baik wali kota, bupati, maupun gubernur. Melihat kasus-kasus tersebut yang menurunkan kinerja pemerintahan, wajar jika warga memiliki persepsi yang jelas tentang siapa yang akan dipilih dalam pilkada mendatang.
Sayangnya, keinginan untuk itu belum mendapatkan tanggapan yang memadai. Yang dilihat warga hanya poster dan baliho. Semua calon menganggap dirinya paling cocok tanpa menunjukkan prestasi yang sudah dilakukan.
Rekreasi melampaui prestasi
Dalam setiap pemilihan, baik pilpres, pilkada, maupun pileg, sebagian besar masyarakat memilih berdasarkan popularitas. Unsur rekreasi lebih dominan daripada orientasi pada prestasi. Jika kebiasaan ini terus berlanjut, sulit membayangkan masa depan Jabar. Kita tidak ingin nilai minus itu justru bertambah.
Karena berbagai masalah di masyarakat tidak bisa dianggap enteng, kepala daerah yang kita pilih nanti harus memiliki rekam jejak prestasi positif serta menawarkan program yang jelas. Siapa yang akan berperan memberikan pembekalan seperti itu?
Seharusnya parpol memainkan peran yang menentukan. Pilihlah sosok yang memenuhi kriteria di atas, lalu tawarkan kepada masyarakat dengan konsisten. Langkah yang konsisten diperlukan karena sosialisasi program membutuhkan upaya sungguh-sungguh. Parpol juga tidak boleh hanya mengandalkan popularitas calon.
Namun, kita sadar, harapan itu mungkin berujung kekecewaan karena rekam jejak parpol tidak mengarah ke sana. Ditambah lagi dengan pelaksanaan otonomi daerah yang setengah hati. Akibatnya, otoritas pusat masih sangat dominan. Padahal, jika otda dilaksanakan dengan benar, konfigurasi pemerintahan daerah di Indonesia akan lebih menonjol. Jika kultur setempat diberi ruang untuk berkembang, wajah Indonesia akan lebih semarak dalam pengertian positif.