PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah kembali membuka pendaftaran bagi seluruh satuan pendidikan yang akan menerapkan Kurikulum Merdeka pada Maret 2024 mendatang. Untuk mempelajari berbagai informasi dan regulasi terkait kebijakan kurikulum, publik dapat mengaksesnya melalui laman resmi Kemendikbudristek dan buku teks Kurikulum Merdeka di buku.kemdikbud.go.id. dan buku teks Kurikulum Merdeka di buku.kemdikbud.go.id/katalog/buku-kurikulum-merdeka, serta laman resmi kurikulum merdeka kurikulum.kemdikbud.go.id.
Untuk itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), menggelar Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) tentang Kurikulum Merdeka pada 16 Februari 2024. Uji publik dihadiri oleh 152 orang perwakilan pemangku kepentingan pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia.
Kepala BSKAP, Anindito Aditomo, menjelaskan bahwa Permendikbudristek yang sedang dirancang merupakan bagian dari pengembangan dan penerapan Kurikulum Merdeka secara bertahap. Sebelumnya, kurikulum ini telah diterapkan secara terbatas di sekitar 3.000 Sekolah Penggerak pada 2021, dan pada tahap berikutnya menjadi opsi bagi lebih dari 300 ribu satuan pendidikan pada 2022 dan 2023.
“Ini mencakup sekitar 80% dari satuan pendidikan formal di Indonesia,” jelas Anindito.
Baca Juga: AI Jadi Tantangan untuk Dunia Kerja, Pendidikan Vokasi Perlu Dibenahi
Diperkuat Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi
Pada tahun 2024, penerapan Kurikulum Merdeka akan diperkuat dengan adanya Permendikbudristek yang akan memberikan kepastian bagi semua pihak tentang arah kebijakan kurikulum nasional. Setelah penetapan Permendikbudristek, sekitar 20% satuan pendidikan yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka akan memiliki waktu 2 tahun untuk mempelajari dan kemudian menerapkannya.
Anindito menekankan bahwa tujuan utama dari Kurikulum Merdeka adalah meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua murid.
“Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberi fleksibilitas bagi pendidik dan satuan pendidikan untuk menumbuhkembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik agar menjadi pemelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila,” ujar Anindito.
Dalam diskusi uji publik, berbagai pihak memberikan masukan untuk penyempurnaan rancangan peraturan menteri tersebut. Masukan tersebut meliputi aspek lokalitas, peningkatan kebangsaan, pemilihan bahasa yang mudah dipahami, perlunya strategi sosialisasi, serta penguatan asesmen dan integrasi muatan lokal.
Uji publik menjadi wadah bagi Kemendikbudristek untuk menerima masukan dan aspirasi yang bersifat konstruktif dari para pemangku kepentingan, baik dari sisi formal maupun materi substansial dalam upaya penyempurnaan rancangan peraturan menteri tersebut.