PIKIRAN RAKYAT - Tata kelola industri internet di Indonesia saat ini dinilai masih perlu banyak perbaikan karena belum menyentuh setiap tingkatan bisnis para pelakunya secara proporsional.
Internet Service Provider (ISP) sering sekali dihadapkan oleh masalah perang harga yang ujung-ujungnya pada penurunan kualitas jaringan kepada pelanggan.
Sementara ditingkat pelayanan pada pemerintah, banyak ISP yang belum aktif dan terdaftar di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan berbagai latar belakang masalah yang ada.
Ketua bidang Koordinasi dan Pengembangan Wilayah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Zulfadly Syam mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat para ISP enggan untuk aktif dan terdaftar di LKPP.
Baca Juga: Mantan Danjen Kopassus Sebut Buzzer Mahluk Pemakan Bangkai, Mustofa dan Roy Suryo Bereaksi
Faktor pertama adalah untuk mendaftar di LKPP, perusahaan harus membuka semua komponen harga.
"Nah menurut kami, LKPP membuat aturan ini kurang baik, karena kalau ini terbuka dan diketahui oleh perusahaan asing di luar sana, maka industri kita bisa dikuasi oleh asing semua. Karena perusahaan asing bisa membaca ini lalu datang ke Indonesia dan meratakan bisnis teman-teman kita sendiri, terutama ISP kecil," ujar Zul dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 19 Juni 2021.
Persoalan kedua, kata dia, adalah kemampuan dari pihak LKPP sendiri dengan sistem yang lama.
Menurut Zul, setiap lelang tender di LKPP maka akan dilakukan negoisasi satu per satu sehingga makan waktu panjang.