PIKIRAN RAKYAT - Platform digital Google dan Facebook akan dipaksa untuk membayar konten berita di Australia. Pemerintah Negeri Kangguru itu mengatakan saat pandemi virus corona menyebabkan tingginya pendapatan iklan dari kedua platform.
Josh Frydenberg selaku Menteri Keuangan Australia mengatakan pada Senin 20 April 2020 bahwa komisi pengawas Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC) akan merilis rancangan peraturan pada akhir bulan Juli 2020 untuk membayar kompensasi yang adil pada konten jurnalistik yang disedot media berita.
Frydenberg mengatakan pemerintahnya percaya bahwa Australia dapat berhasil di mana negara-negara lain, termasuk Perancis dan Spanyol, telah gagal dalam membuat Google dan Facebook membayar konten berita.
Baca Juga: Ace Hasan : Uang Jemaah Umrah Harus Dilindungi
“Kami sangat sadar akan tantangan dan kompleksitas memastikan kode wajib. Banyak negara lain telah mencobanya tanpa banyak keberhasilan. Kami pikir kami bisa menjadi yang terdepan di dunia," kata dia sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Japan Today.
"Kami ingin aturan dunia digital mencerminkan sebanyak mungkin aturan dunia fisik," tambahnya.
Laporan dari penyelidikan itu menemukan selain masalah privasi di Australia, Google dan Facebook mengambil bagian besar dari pendapatan iklan online, meskipun banyak konten mereka berasal dari organisasi media.
Baca Juga: AUMR, Robot yang akan 'Bertugas' di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Jawa Barat
Laporan itu juga menyerukan kode sukarela yang akan mengharuskan perusahaan untuk bernegosiasi dengan media berita tentang cara membayar konten mereka, dan memberi tahu perusahaan media tentang perubahan algoritma yang mungkin mempengaruhi peringkat konten online.