PIKIRAN RAKYAT - Facebook mengatakan pihaknya kecewa atas upaya pemerintah Australia yang meminta pihaknya untuk membayar biaya konten media yang dibagikan melalui laman pencarian dan media sosial.
Josh Frydenberg selaku Menteri Keuangan Australia mengatakan pada Senin 20 April 2020 bahwa Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC) akan merilis rancangan peraturan pada akhir bulan Juli 2020 untuk membayar kompensasi yang adil pada konten jurnalistik yang disedot media sosial dan mesin pencari.
Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Guardian, Frydenberg mengatakan pemerintahnya percaya bahwa Australia dapat berhasil di mana negara-negara lain, termasuk Perancis dan Spanyol, telah gagal dalam membuat Google dan Facebook membayar konten berita.
Baca Juga: Bea dan Cukai Beri Bantuan 21.000 Masker N95 untuk Tenaga Medis
Pemerintah Australia telah memilih kode etik wajib untuk mendistribusikan pendapatan kepada perusahaan media karena Komisi Persaingan dan Konsumen Australia telah menyimpulkan bahwa tidak ada kemajuan yang berarti terkait pembayaran konten.
Frydenberg dan ketua ACCC, Rod Sims, menjelaskan kode wajib, yang akan diselesaikan pada bulan Juli 2020, dapat melihat Facebook dan Google membayar konten baik sebagai proporsi dari pendapatan yang diperoleh perusahaan teknologi, atau sebagian dari biaya konten, seperti berita.
Fryenberg juga mengatakan sulit mengetahui seberapa banyak kode dapat ditingkatkan, tetapi konten Australia adalah tempat yang menguntungkan bagi para raksasa teknologi.
Baca Juga: Kepala Laboratorium Virus Wuhan Akhirnya Angkat Bicara Soal Kontroversi Asal COVID-19
Menteri komunikasi Australia, Paul Fletcher mengatakan regulator Eropa mengandalkan hukum hak cipta untuk mengekstraksi pembayaran, sedangkan Australia akan menggunakan hukum persaingan.