PIKIRAN RAKYAT – Traffic penggunaan data internet di Indonesia dipastikan meningkat, seiring dengan anjuran bekerja dari rumah atau work from home/WFH.
Ditambah lagi, pelajar dan mahasiswa juga bergantung pada penggunaan internet untuk belajar dari rumah.
Oleh karena itu, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI meminta operator seluler terus memantau kualitas jaringan internet.
Baca Juga: Pasien Sembuh COVID-19 Indonesia Hari ini 108 orang, 5 Kali Lipat Lebih Banyak dari Korban Meninggal
Bila perlu, BRTI juga meminta operator seluler untuk meningkatkan kapasitas jika diperlukan.
"Kenaikan ini yang harus diantisipasi, misalnya menambah BTS, mengecek kembali kualitas layanan sehingga bisa memenuhi kebutuhan pelanggan," kata Komisioner BRTI, I Ketut Prihadi, saat diskusi virtual bersama YLKI, Rabu, 20 Mei 2020.
BRTI, seperti dilaporkan Antara, menyatakan pergeseran traffic data internet selama jam kerja, yang semula berada di wilayah perkantoran dan sekolah, berpindah ke permukiman warga selama WFH.
Baca Juga: Penelitian yang Dicatut Donald Trump dalam Surat Tudingan untuk WHO Disebut 'Tak Pernah Ada'
"Naik 10 sampai 15 persen," kata Ketut.
BRTI mencatat cakupan sinyal 4G di seluruh berdasarkan permukiman di Indonesia sudah mencapai 97,51 persen. Sementara itu, berdasarkan wilayah, jaringan 4G baru mencakup 52,28 persen.
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Anang Latif, yang juga menjadi salah seorang pembicara di acara tersebut, menyatakan, jaringan yang ideal untuk mendukung transformasi digital di Indonesia adalah 4G, namun, memang sebarannya belum merata di seluruh wilayah di Indonesia.
Baca Juga: Puji 'Transparansi' Tiongkok Soal Corona Pada Awal 2020, Trump Kini Kritik WHO dengan Alasan Serupa
"Pemerintah bersama operator seluler berusaha menyelesaikan (pemerataan jaringan) di wilayah di mana ada populasi," kata Anang.
BAKTI, yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengelola dana universal service obligation (USO) yang dihimpun dari penyelenggara telekomunikasi sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor.
Dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, termasuk Palapa Ring dan pembangunan BTS. Pada perjalanannya, Anang mengakui dana tersebut tidak sepenuhnya cukup untuk membangun infrastruktur.
Oleh karena itu, kementerian, seperti dikatakan Anang, sedang berupaya meminta pemerintah untuk menggelontorkan APBN untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi.***