PIKIRAN RAKYAT - Australia menghabiskan dana sebanyak 1,35 miliar dolar Australia atau sekitar Rp 13,3 triliun selama 10 tahun ke depan untuk meningkatkan pertahanan keamanan siber negaranya.
Hal ini diungkapkan Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Selasa, 30 Juni 2020 ketika berupaya memerangi gelombang serangan siber akhir-akhir ini.
Pengumuman ini muncul hanya beberapa minggu setelah Australia mengatakan 'aktor berbasis negara yang canggih' telah menyerang semua sektor pemerintahan, badan politik, penyedia layanan penting dan operator infrastruktur kritis.
Baca Juga: Jokowi Minta Daerah Tak Paksakan AKB Tanpa Perhatikan Penambahan Kasus Covid-19
Meskipun pihak Australia menolak untuk mengatakan siapa yang diyakini bertanggung jawab atas serangan itu, namun ada tiga sumber yang menjelaskan bahwa Negeri Kangguru itu percaya bahwa Tiongkok yang bertanggung jawab, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Reuters.
“Prioritas utama pemerintah federal adalah melindungi ekonomi, keamanan, dan kedaulatan negara kita. Aktivitas cyber berbahaya merusak itu,” kata PM Australia dalam sebuah pernyataan.
Dana yang dikeluarkan pemerintah Australia mencakup 470 juta dolar Australia atau sekitar Rp 4,6 triliun untuk menyewa 500 pakar keamanan tambahan di Australian Signals Directorate sebagai badan intelijen siber negara.
Baca Juga: Kondisi Masih Berubah-ubah, Presiden Jokowi: Kelola Krisis dengan Hati-hati
Menteri Pertahanan Australia Linda Reynolds mengatakan rencana yang dipercepat setelah serangan elektronik terhadap parlemen Australia dan tiga partai politik terbesar pada 2019.