PIKIRAN RAKYAT - Pengembangan kawasan terintegrasi atau Transit Oriented Development (TOD) dalam pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung semestinya memperhatikan karakteristik dan latar belakang sosial, ekonomi warga yang bermukim di sekitar proyek.
Menjejali suatu kawasan dengan beragam hunian dan fasilitas elite dengan alasan TOD, sementara warga sekitar banyak berprofesi sebagai petani atau buruh harian perkebunan justru bisa menimbulkan persoalan.
Alih-alih terserap atau memperoleh pekerjaan setelah TOD kereta cepat terealisasi, banyak warga bisa semakin termarjinalkan.
Pikiran-Rakyat.com menelusuri dan merekam persoalan-persolan tersebut di beberapa desa wilayah Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat yang terdampak proyek TOD kereta cepat tersebut.
Baca Juga: Amnesti Internasional: Pernyataan Mensos Risma Bisa Langgengkan Stereotip Buruk terhadap Papua
Yadi (46), warga Kampung Cimenteng, Desa Kanangasari, Kecamatan Cikalongwetan tersebut tengah membersihkan kebunnya yang berada tak jauh dari Stasiun Maswati sore itu.
Kebun tersebut merupakan lahan PT Perkebunan Nusantara VIII Kebun Panglejar Bagian Maswati yang digarap Yadi selepas pohon-pohon karet perkebunan tersebut ditebangi beberapa tahun lalu.
Penebangan itu pun mengakhiri profesi Yadi dan banyak warga lainnya sebagai penyadap karet berstatus buruh harian lepas di perkebunan Maswati. Soalnya, perkebunan tersebut juga berhenti beroperasi.
"Kurang lebih lima tahun," ucapnya kepada Pikiran-Rakyat.com terkait berapa lama perkebunan Maswati berhenti beroperasi.