NGAMPRAH, (PR).- Penggunaan alat metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih kurang diminati masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka kelahiran.
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) KBB menunjukkan data tahun 2016. Data menunjukkan pemakaian alat MKJP nonhormonal masih relatif rendah. Angkanya, 472 pengguna wanita dan 110 pengguna pria. Angka itu jauh lebih kecil dari pemakaian alat suntik KB dengan jumlah 20.608 pengguna.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Dinas P2KBP3A KBB Evi Saefiyani mengungkapkan, masih minimnya penggunaan MKJP menyebabkan total fertility rate (TFR) atau angka kelahiran di KBB saat ini, yaitu 2,4. Artinya, rata-rata setiap perempuan usia subur melahirkan 3 anak. "Kami targetkan angka TFR menjadi 2,1, sehingga program KB bisa tercapai," ujarnya di Ngamprah, Selasa 3 Juli 2017.
Meski demikian, menurut Evi, jumlah akseptor KB di KBB terus mengalami peningkatan. Saat ini, akseptor KB sudah mencapai 79 persen dari 43.396 pasangan usia subur. Targetnya, akseptor KB bisa mencapai 80 persen.
Untuk meningkatkan penggunaan MKJP, yakni dengan implant uterine device (IUD), Evi terus menyosialisasikannya kepada masyarakat. Alat MKJP ini bisa bertahan 3, 5, sampai 10 tahun dan lebih aman dibandingkan dengan KB suntik.
“Kami juga menyosialisasikan program ini melalui Kampung KB di setiap desa. Harapannya, akseptor KB juga terus meningkat, sehingga laju pertumbuhan penduduk bisa terkendali,” katanya.
Menurunkan angka kemiskinan
Lebih jauh dia menuturkan, pengendalian penduduk ini dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, masyarakat KBB yang masuk ke dalam kelompok keluarga prasejahtera sekitar 10 persen.
“Setiap tahun, angka keluarga prasejahtera terus menurun, yang berarti keluarga sejahtera meningkat. Untuk terus menigkatkan angka keluarga sejahtera, kami terus meningkatkan pelayanan KB,” katanya.
Bupati Bandung Barat Abubakar sebelumnya mengatakan, program KB harus didukung semua lapisan masyarakat. Selain untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, juga untuk menurunkan angka kemiskinan.