BANDUNG, (PR).- Permasalahan defisit yang saat ini membelit Pemerintah Kota Bandung bersumber pada ketidakcakapan merencanakan anggaran. Pemotongan tunjangan kinerja dinamis (TKD) merupakan alternatif solusi yang harus diambil demi menjamin tetap optimalnya layanan publik lewat proyek-proyek strategis.
Sekretaris Jenderal Perkumpulan Inisiatif Donny Setiawan menyebut, proyeksi defisit anggaran umum ditemui di APBD pemerintah-pemerintah daerah. Pola ini menjadi masalah ketika pemda kesulitan menyeimbangkan defisit. Beberapa pemicu utamanya adalah kegagalan proyek-proyek besar di anggaran tahun sebelumnya, jumlah silpa yang besar, serta realisasi pendapatan yang jauh dari target.
“Kuncinya ada di perencanaan anggaran. Harus ada evaluasi menyeluruh agar defisit yang demikian besar ini tidak berlarut-laurt dan berefek domino pada anggaran di tahun-tahun mendatang,” tutur Donny, Kamis siang 20 Juni 2019.
Menurut Donny, pemotongan TKD merupakan solusi paling tepat untuk menyeimbangkan defisit. Efisiensi proyek fisik strategis, dan rencana lelang bakal berdampak pada pembangunan kota yang hasilnya dinikmati langsung oleh warga.
“Sebaiknya jangan lagi mengurangi belanja publik. Dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kepala daerah harus berani memutuskan kebijakan pemotongan tunjangan pegawai,” ucapnya.
Cermat rencanakan anggaran
Belajar dari kasus defisit ini, Pemkot didorong untuk lebih cermat dalam merencanakan anggaran. Salah satunya berupa pemrioritasan program-program unggulan yang direalisasikan secara berkesinambungan. Selama ini perencanaan anggaran dinilai belum mengedepankan aspek pemrioritasan yang berkesinambungan seperti ini.
Wali Kota Bandung Oded M. Danial menjamin tidak ada kegaduhan atau gejolak di internal ASN Pemkot Bandung terkait rencana pemotongan TKD. Menurut Oded, mereka akan mengerti kondisi keuangan yang sedang terjadi. Kebijakan pemotongan tunjangan merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran yang merupakan amanah dari masyarakat.
“Anggaran adalah amanah dari masyarakat yang dikelola oleh kami sebagai pemerintah. Tentu saja sebagai pengelola yang berpihak kepada masyarakat, kami akan mengedepankan kepentingan masyarakat,” tutur Oded usai menghadiri acara di Wetland Park, Cibiru.
Dukung pimpinan
Rencana pemotongan TKD untuk mengatasi defisit anggaran sebelumnya disebut telah memunculkan gejolak di internal ASN Pemkot Bandung. Beberapa kepala SKPD keberatan dengan kebijakan tersebut.