PIKIRAN RAKYAT - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menyatakan, meski Jawa Barat merupakan daerah penyangga ibukota, namun pembangunannya tidak serta merta pembangunannya sepesat ibu kota.
Hal itu diungkapkan Uu, saat memberi sambutan pada Sosialisasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat, 17 Desember 2021.
“Jabar penyangga ibukota, apa yang terjadi di sana efek dominonya sampai ke Jabar. Termasuk pandemic Covid, tidak hanya efek manfaat tapi madarat juga sampai ke Jabar. Konektivitas begitu mudah, tapi tidak menjamin kita dekat ke ibu kota kue pembangunan berlimpah ke Jabar, kadang-kadang terlewati, kaajlengan, lewat terus tidak berhenti di Jabar. (tol) Cigatas belum selesai, Cisumdawu belum selesai, (bendungan) Leuwikeuris belum selesai,” ujar Uu.
Baca Juga: Dipangku Sosok Wanita Mirip Vanessa Angel, Gala Sky Ucap Kata Mengejutkan
Menurut Uu, banyak pembangunan nasional namun tidak ada di Jabar padahal Jabar penduduknya 50 juta jiwa, penyumbang ekonomi terbesar, industri 21 persen, ekspor Jabar pun tinggi.
“Inilah nasib Jabar, tapi mudah-mudahan ada menteri dan DPR di sini, di masa akan depan kue pembangunan di Jabar meningkat,”ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Uu, dengan hadirnya UU HPP dengan keberpihakan pada UMKM di Jabar. Diakui dia, UMKM adalah sektor perekonomian yang kuat terlebih di masa pandemi saat ini.
“UMKM ini kuat bagai karang di lautan karena akarnya kuat. Krisis demi kirirs dilalui, ekonomi tangguh kalahkan pengusaha (besar). 7 juta UMKM di Jabar siap melaksanakan keputusan pemerintah soal pajak ini,” ucapnya.
Namun Uu mengingatkan, UU HPP ini harus diiringi dengan komunikasi yang baik dengan masyarakat agar informasinya tersampaikan.