PIKIRAN RAKYAT - Komisi D DPRD Kabupaten Bandung mempersoalkan alokasi anggaran untuk bidang Pengelolaan Arsip Dinas Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung yang hanya Rp 310 juta. Anggaran ini dinilai terlalu kecil karena untuk Bidang Perpustakaan mencapai Rp 1,1 miliar atau lebih dari tiga kali lipat anggaran Bidang Pengelolaan Arsip.
"Alokasi anggaran itu ada dalam APBD Kabupaten Bandung tahun 2020 yang sudah disetujui DPRD dan sudah dikoreksi Pemprov Jabar," kata Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Wawan Sofwan, di DPRD Kabupaten Bandung, Jumat 10 Januari 2020.
Dia menambahkan, dengan jumlah desa dan kelurahan mencapai 280 buah, kalau anggaran itu dibagikan hanya akan kebagian Rp 1 juta. "Belum lagi dengan 31 kecamatan sehingga saya nilai anggaran pengelolaan arsip ini sangat kecil," ujarnya.
Baca Juga: Banjir Besar Kembali Terjang Karawang, Ribuan Rumah Terendam
Wawan mengakui kesadaran aparatur Pemkab Bandung maupun masyarakat dalam mengelola arsip masih lemah. "Salah satunya tecermin dari alokasi anggaran ini. Apalagi dari hasil penelitian Dinas Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan kepada organisasi perangkat Pemkab Bandung ternyat rata-rata nilainya hanya 50 dan 60," katanya.
Apalagi pengelolaan arsip di kantor kecamatan dan desa/kelurahan juga kurang baik sehingga hanya dua kecamatan yang nilainya baik. "Ini tentu memprihatinkan sebab arsip pasti dibutuhkan kapan pun meski saat ini sepertinya tidak terlalu penting," ujarnya.
Baca Juga: Ada Kota yang Krisis Air, Menteri Lingkungan Bulgaria Ditangkap
Mengenai anggaran yang kecil, Kepala Dinas Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung, Tri Heru Setiati mengatakan bahwa pihaknya akan mencukupkan anggaran dengan kegiatan dan program yang akan diadakan.
"Rencananya anggaran yang ada untuk pemeliharaan arsip sebab arsip harus dijaga agar tak rusak. Kami juga akan mengadakan sosialisasi pentingnya arsip ke kecamatan-kecamatan," ujarnya.***