PIKIRAN RAKYAT – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat mencatat jumlah sumber daya manusia (SDM) di luar PNS atau honorer, di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, saat ini mencapai 36.000 orang.
Jumlah tersebut meliputi kontrak perorangan, tenaga harian lepas, sampai outsourcing.
SDM sebanyak 36.000 orang tersebut rencananya akan dihapuskan sesuai dengan arahan pusat yang sudah disampaikan pada DPR.
Baca Juga: Bertemu di Grup Teman Sekolah, Korban Penipuan Petinggi Sunda Empire Minta RR Segera Dihukum
Mereka yang berstatus non-PNS tersebut akan diarahkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
Tulus Arifan, Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi BKD Jabar menuturkan, penghapusan tenaga kontrak dan semacamnya tersebut ditargetkan tuntas pada 2023 mendatang sehingga komposisi antara PNS dan PPPK tersebut menjadi 30 banding 70.
Namun pihaknya masih menunggu peraturan presiden terkait PPPK tersebut.
Baca Juga: Gedung Sate, Gedung Pakuan, dan Kawasan GOR Saparua Direvitalisasi dengan Anggaran Rp 36 Miliar
Diakui Tulus, untuk PPPK yang direkrut 2019 pun sampai saat ini masih menunggu kejelasan perihal penggajian mereka yang bakal diatur dalam Perpres yang sampai saat ini belum terbit.
“Ada 600 orang PPPK betul terkatung-katunng, dalam Undang-undang jelas PPPK itu menjadi tanggung jawab APBD, tapi peraturan presiden hingga saat ini belum keluar,” kata Tutus pada Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis, 23 Januari 2019.