PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mendesak perubahan regulasi distribusi pupuk bersubsidi. Saat ini, regulasi distribusi pupuk diatur oleh Peraturan Gubernur Jawa Barat. Hal itu berdampak pada kelangkaan pupuk bersubsidi di kalangan petani.
“Saat melakukan reses, saya menemukan fenomena kelangkaan pupuk subsidi untuk petani di Jawa Barat. Dari hasil penelusuran di lapangan, kelangkaan pupuk subsidi di Jawa Barat disebabkan oleh regulasi yang mengatur mengenai distribusi pupuk bersubsidi ini,” ujar Dedi, Kamis 5 Maret 2020.
Dengan temuan tersebut, lanjut dia, hal itu turut berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian di Jawa Barat. Agar distribusi tidak terkendala, Dedi menyarankan agar mengubah regulasi distribusi pupuk yang selama ini terlalu bertele-tele.
Baca Juga: KPU Ikut Memantau Virus Corona Agar Pilkada 2020 Tak Terganggu
“Selama ini distribusi yang dilakukan oleh Pupuk Kujang harus menunggu keluarnya Peraturan Gubernur. Kendalanya, distribusinya diatur oleh Pergub. Gubernur pasti banyak pekerjaan. Seringkali petani menunggu, sementara Pergub belum turun,” kata dia.
Dedi pun menyarankan, agar lebih menyederhanakan regulasi distribusi pupuk bersubsidi ke tangan petani, cukup diatur peraturan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Sehingga, kata dia, distribusi pupuk bersubsidi ini dapat berlangsung dengan cepat, karena seringkali pupuk menumpuk di gudang.
“Pupuk Kujang (distribusinya) tertahan regulasinya karena aspek administrasi, karena alasan regulasi itu. Makanya saya sarankan ke Gubernur Jawa Barat agar regulasinya cukup diatur oleh peraturan kepala dinas pertanian saja,” ucap dia.
Selama ini, lanjut Dedi, sulitnya mendapat pupuk subsidi dapat dikatakan sebagai hal yang wajar. Namun demikian, belakangan ini pupuk subsidi menjadi lebih susah didapatkan petani.