PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Bandung meminta pemerintah provinsi Jawa Barat untuk mengkaji ulang kebijakan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) senilai Rp 500.000 per kepala keluarga yang terdampak Covid-19. Mereka menilai data penerima bantuan tersebut hanya sebagian dari ratusan keluarga yang membutuhkan di setiap desa.
Kades Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu Ismawanto mengatakan, ia dan rekan-rekannya sesama kades bukannya tidak setuju dengan bantuan tersebut.
"Namun yang menjadi khawatiran adalah pembagiannya," ujarnya seusai berdiskusi dengan sejumlah tokoh masyarakat, kepala desa dan wakil rakyat di Kecamatan Pasirjambu, Jumat 17 April 2020.
Baca Juga: BMW Seri-3 Touring Resmi Hadir di Indonesia, Dijual Terbatas
Menurut Ismawanto Somantri, data yang digunakan oleh Pemprov Jabar untuk menentukan penerima bantuan adalah data rumah tangga miskin (RTM) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) dan non DKTS 2020. Namun kenyataannya, masyarakat miskin baru (misbar) yang muncul akibat dampak Covid-19 jauh lebih banyak ketimbang yang tercatat dalam data tersebut.
"Karena tak semua misbar mendapatkan bantuan, maka kami para kepala desa khawatir akan menjadi sasaran kemarahan warga. Lebih jauh hal ini akan memunculkan konflik di tengah masyarakat. Terlebih bentuk bantuan yang diberikan senilai Rp 500 ribu/KK/bulan itu tidak semuanya dalam bentuk uang tunai, namun dua per tiganya berupa sembilan bahan pokok (sembako)," kata Ismawanto.
Ismawanto menambahkan, pemprov jabar harus segera menyikapi kehawatiran para kades. Sebab, saat ini pihaknya sudah banyak menerima keluhan masyarakat.
Baca Juga: Update Penanganan Covid-19 Kota Bogor, Tiga Pasien Dinyatakan Sembuh
"Masyarakat banyak mempertanyakan kapan bantuan itu akan cair, dan mempertanyakan apakah bantuan yang diberikan gubernur itu untuk semua masyarakat," tutur Ismawanto