PIKIRAN RAKYAT - Kartu Prakerja dari pemerintah pusat dinilai tak tepat bagi para buruh yang terdampak virus Corona atau Covid-19. Selain karena masalah pendataan, bantuan ini juga tidak sesuai dengan kebutuhan buruh.
Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Bandung Barat Budiman mengatakan, Kartu Prakerja tersebut sebetulnya kurang efektif untuk membantu para buruh yang terdampak Covid-19, terutama yang sudah terkena pemutusan hubungan kerja.
"Selain anggarannya lebih dialokasikan untuk bantuan yang tidak real daripada kebutuhan para pekerja, dan disisi lain kuotanya pun dibatasi. Artinya, ini tidak bisa menjadi solusi yang baik," ujarnya, Jumat 1 Mei 2020.
Baca Juga: PBSI Persiapkan Atlet Hadapi Jadwal Padat Turnamen di Akhir Tahun
Seperti diketahui, Pemkab Bandung Barat sendiri sudah mengusulkan 66.906 orang untuk mendapatkan Kartu Prakerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.773 di antaranya merupakan buruh yang terkena PHK.
Dalam program ini, peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan Rp 3,5 juta yang akan diberikan selama 4 bulan, dengan rincian Rp 600.000 untuk uang saku, Rp 1 juta untuk pelatihan, dan Rp 150.000 untuk insentif seusai pelatihan.
Namun menurut Budiman, peserta yang diprioritaskan Pemkab Bandung Barat yang didaftarkan untuk mendapat Kartu Prakerja ini sistem acak, sehingga tidak semua buruh yang terdampak bisa mendapatkannya.
Baca Juga: Jembatan Darurat Tak Kunjung Dibangun, Warga Bangun Jembatan Swadaya
"Ini juga tidak jelas apakah tepat sasaran yang menerimanya atau tidak. Karena banyak buruh yang baru di PHK, sedangkan daftar untuk peserta Kartu Prakerja sudah selesai," katanya.