PIKIRAN RAKYAT - Presiden RI meminta pemerintah daerah memberikan bantuan sosial berupa uang tunai. Namun pemerintah daerah provinsi Jawa Barat akan tetap memberikan bantuan sosial dengan skema tunai dan non tunai.
Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat Daud Achmad mengatakan, berdasarkan survey yang telah digarap pemprov Jabar 54 persen memang mengharapkan bantuan sosial berupa uang tunai. Namun pihaknya sangsi bantuan digunakan sesuai peruntukannya.
"Kalau diberikan tunai, kami takutnya ini menjelang lebaran dibelikan di luar dari niat kita memberikan bantuan, khususnya untuk kebutuhan pangan," ujar Daud dalam jumpa pers yang disiarkan langsung melalui akun resmi Humas Jabar dari Gedung Sate, Senin 11 Mei 2020. Dengan demikian, pihaknya konsisten menerapkan skema tersebut.
Baca Juga: Roy Kiyoshi Disebut Stres dan Cuma Mau Makan Nasi Putih di Tahanan, Pengacara Ungkap Alasannya
Terkait dengan penerima bansos masih diolah. Pihaknya berharap tidak ada lagi aturan yang menghalangi pemerintah untuk bisa membuka data penerima bansos ini dibuka ke publik. Kalau dibuka ke publik pengawasan dari publik akan berjalan.
Terkait bansos, lanjut dia, untuk diketahui bahwa jumlah penerima bansos data dari pemerintah ada sekitar 9,38 juta KK.
"Itu ada yang menerima PKH 87 ribu sekian, bantuan pemerintah non tunai sekitar 2,5 juta KK, ada perluasan bantuan 1 juta KK. Kemudian ada sembako bansos dari bapak presiden di daerah bodebek, 400 ribu lebih KK, bansos tunai dari kemensos ada 1,2 juta KK. Bantuan provinsi berdasarkan usulan data dari kab kota 1,85 juta, kemudian kab kota atau dari walikota bupati 1,32 juta. Dan dari dana desa kami perkirakan ada sekitar 1 juta KK lebih untuk seluruh Jabar," tutur dia.
Baca Juga: Pesawat MAF Dikemudikan Warga AS Jatuh di Danau Sentani, Pilot Ditemukan di Kedalaman 13 Meter
Per hari ini, kata dia, yang sudah tersalurkan hampir 160.000 kepada KK. Dia berharap tahap pertama bantuan bisa tuntas sebelum lebaran.
"Mudah-mudahan tahap pertama yang harusnya selesai di bulan Mei bisa terselesaikan, inginnya sebelum lebaran. Sementara ini distribusi lancar lancar saja. Sekarang data lebih ditertibkan. Di lapangan ada kebijakan dari divisi logistik dalam pendistribusiannya," kata dia.