PIKIRAN RAKYAT - Kasus bantuan sosial Kabupaten Jember berupa pelampung yang tak kunjung sampai kepada penerima kini memasuki babak baru.
Bansos yang seharusnya dianggarkan dan didistribusikan pada tahun 2018 itu dianggap tak lazim dan berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Hal ini diungkapkan oleh anggota BPK RI Achsanul Qosasi yang merasa janggal dengan kasus pengadaan puluhan ribu pelampung untuk nelayan tersebut.
Baca Juga: Hadapi Pandemi COVID-19, Taman Satwa Cikembulan Bakal Dapat Donasi Bupati Senilai Rp 50 Juta
"Bagi saya ini kurang lazim ya. Soalnya pengadaannya tahun 2018 tapi belum diberikan kepada penerima," ujarnya pada Sabtu, 9 Mei 2020 dikutip Pikiran-Rakyat.com dari PortalJember.com.
Ada dua hal yang menurutnya kurang tepat dalam prosedur pengadaan bansos itu.
Pertama, terkait leading sector dan distribusi. Pengadaan barangnya berasal dari Setkab Bagian Pembangunan, namun pendistribusiannya malah diserahkan pada Dinas Perikanan Jember.
Baca Juga: Diperankan oleh Vino G Bastian, Drama Korea Miracle in Cell No 7 Digarap Versi Indonesia
Kedua, tak sampainya barang bantuan tersebut hingga dua tahun berselang.