kievskiy.org

2 Tahun Tak Diterima, Politisi PDIP Curiga Petahana Politisasi Bansos Jelang Pilkada

ILUSTRASI penahanan bantuan sosial (bansos) untuk politisasi atau korupsi.*
ILUSTRASI penahanan bantuan sosial (bansos) untuk politisasi atau korupsi.* /pixabay pixabay

PIKIRAN RAKYAT - Jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, berbagai desas-desus muncul ke permukaan, termasuk di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) disuarakan Hadi Supaat, anggota DPRD Jember dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) pada Rabu 6 Mei 2020.

Ia mengatakan bahwa bansos berupa pelanpung sebanyak 55 ribu buah untuk masyarakat seharusnya diberikan usai serah terima dengan pihak ketiga.

Baca Juga: Lautaro Martinez Jadi Incaran Banyak Klub, Mantan Presiden Inter: Messi untuk Lautaro

“Bantuan pelampung tersebut harusnya sudah diserahkan, jika tahu pelampung tersebut adalah pengadaan tahun 2018 lalu," ujar Hadi dikutip Pikiran-Rakyat.com dari PortalJember.com.

"Sampai sekarang belum diberikan kepada penerima, maka ini ada motif politis didalamnya,” sambungnya dalam sidak di Aula Jokotole, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

Alasan penerima belum mendapatkan barang itu menurut penjelasannya ialah karena masih menunggu proses banding selesai dikerjakan.

Baca Juga: Wabah Corona Mereda, Pelajar Wuhan Kembali Bersekolah dengan Physical Distancing

Hadi menyayangkan peristiwa tersebut. Pasalnya, pengadaan sudah melewati dua tahun.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat