PIKIRAN RAKYAT - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mengatakan, pemerintah telah membuat skenario penyelenggaraan ibadah haji menjadi dua, yaitu dengan pembatasan kuota dan ibadah haji tidak dilaksanakan sama sekali. Sedangkan kalangan DPR meminta agar pemerintah menghitung ulang Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebagai dampak pandemi covid-19.
Hal itu sebagai hasil rapat virtual Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama dengan agenda pembahasan penyelenggaraan ibadah haji di tengah wabah covid-19, Senin 11 Mei 2020.
"Soal ketentuan penyelanggaraan haji, yang asalnya Kemenag membuat tiga skenario kini menjadi dua skenario. Jadi tidak mungkin kita akan melaksanakan ibadah haji secara normal," kata Zainut.
Baca Juga: Tertahan Sepekan, Kenaikan Kasus Warga Yang Positif Covid-19 Kembali Terjadi di Kota Tasikmalaya
Sedangkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan, untuk mengatur skenario ibadah haji dengan pembatasan kuota dan tidak dilakukan sama sekali agar dibuat rapat secara khusus dengan Komisi VIII DPR.
"Penyelenggaraan haji dengan pembatasan kuota akan berimplikasi pada banyak hal. Mulai dari tiket pesawat terbang, pemondokan, transportasi hingga katering," katanya.
Jika dilakukan haji dengan pembatasan kuota, menurut Ace, pasti akan terjadi perhitungan ulang terhadap seluruh proses pembiayaan. "Kita kan menghitung ulang sebab kesepakatan dulu jumlah kuota haji Indonesia 221.000 orang. Kalau terjadi pembatasan kuota katakan lah hanya 110.000 orang, maka konsekuensinya, tiket pesawat terbang akan mengalami perubahan,” papar Ace.
Baca Juga: Ridwan Kamil : Pemprov Jawa Barat Siap Berkolaborasi dengan Organda
Demikian juga soal pemondokan, katering, transportasi maupun hal lain berkaitan dengan ibadah haji. "Apakah dimungkinkan dalam konteks pembatasan kuota tersebut dengan physical distancing, satu kamar bisa empat orang seperti tahun lalu? Ini harus dipikirkan oleh kita karena tidak mungkin sekamar empat orang. Itu pasti berdempetan. Apakah dimungkinkan misal, satu kamar hanya untuk dua orang,” ujarnya.
Rencananya kepastian pelaksanaan ibadah haji tahun 1441 H dari pemerintah Arab Saudi pada 20 Mei mendatang. "Ya kita tunggu saja keputusan pemerintah Arab Saudi, apakah ibadah haji tahun ini tetap dilaksanakan atau ditiadakan sama sekali akibat pandemi covid-19," ujarnya. ***