PIKIRAN RAKYAT - Perjalanan 22 tahun Reformasi Indonesia dinilai belum memberikan kontribusi maksimal bagi perubahan nasib rakyat Indonesia. Gerakan Reformasi relatif hanya terasa di bidang politik, di mana kesempatan semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik lebih terbuka.
“Reformasi Indonesia yang telah berjalan 22 tahun belum mampu mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh masyarakat, baik di bidang agrikultur, agroindustri, religi, hingga sosial-ekonomi,” ujar Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dalam webinar bertajuk 22 Tahun Reformasi : Penguatan Gerakan Sosial-Ekonomi Rakyat, Kamis 21 Mei 2020.
Dikutip dari keterangan resmi DPW PKB Jabar, webinar ini diikuti sejumlah eksponen 1998 dan sejumlah akademisi. Di antaranya Prof Muradi dari Unpad, Prof Dr Karim Suryadi dari UPI, Agustiana (Pejuang Reformasi), Abah Suhendy (Eksponen 1998), dan juga Syaiful Huda (Eksponen 98). Narasumber hadir secara langsung di Kantor DPW PKB Jawa Barat.
Baca Juga: Keuangan Sosial Islam Berperan Besar Ringankan Dampak Covid-19
Gus Ami -sapaan akrab Muhaimin Iskandar- menjelaskan, dari sisi keterbukaan politik Indonesia telah mengalami banyak perubahan dibandingkan di saat Orde Baru. Saat ini hampir semua masyarakat bisa menyuarakan aspirasi dan sikap politik mereka secara lebih bebas. Kendati demikian Gerakan Reformasi belum mampu memberikan perubahan signifikan terhadap perbaikan taraf hidup masyarakat.
“Belum adanya perubahan mendasar di bidang sosial-ekonomi selama 22 tahun perjalanan reformas,i karena ketidakmampuan kita dalam menghadapi dominasi pasar di mana kita sejauh ini masih sebatas konsumen atas berbagai produk negara lain,” ujarnya.
Dia menilai ketidakmampuan Indonesia dalam menghadapi dominasi pasar ini bisa dilihat dari ketidakmampuan bangsa ini dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Hampir semua produk strategis mulai dari beras, minyak, garam, hingga bawang masih impor. Kondisi ini terjadi karena belum munculnya kebijakan mendasar yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
Baca Juga: Ditawarkan dari Mulut ke Mulut dan Media Sosial, 95 Travel Gelap Selundupkan Ratusan Pemudik
Wakil Ketua DPR RI ini berharap ke depan ada perubahan paradigma pembangunan di Indonesia. Apalagi penyebaran wabah corona (Covid-19) selama hampir tiga bulan terakhir menyadarkan jika Indonesia memiliki banyak sekali kekurangan, seperti lemahnya sistem kesehatan, keterbatasan anggaran, keterbatasan tenaga medis, rendahnya disiplin warga, hingga ancaman kerawanan pangan. Menurut dia, sudah saatnya paradigma pembangunan Indonesia berbasis agraria dan sumber daya alam.
“Reformulasi, reinstalasi, dan reorientasi pembangunan merupakan suatu keharusan. Karena faktanya dengan wabah Covid-19 ini kita jadi tahu jika dokter terbatas, sarana kesehatan tak memadai dan serba impor, pangan rawan, disiplin warga rendah, serta anggaran negara juga terbatas. Di sisi lain kerusakan alam juga terus berlanjut,” ucapnya.