PIKIRAN RAKYAT - Anggota DPR mengaku heran jika pemerintah 'ngotot' minta menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar.
Pasalnya saat ini rate atau harga minyak dunia tengah mengalami penurunan.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz Thohir, Kamis, 25 Agustus 2022.
Dengan demikian, Hafisz menilai rencana pemerintah menaikkan harga BBM belum perlu dilakukan. Selain itu dia juga mengungkapkan bahwa rencana tersebut akan membuat ekonomi rakyat jatuh.
Baca Juga: Waspada! BMKG Ingatkan Potensi Gempa Berkekuatan 8,9 M hingga Timbulkan Tsunami di Bengkulu
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih bisa menyebabkan dampak yang jauh lebih serius ketika harga BBM dinaikkan.
"Rakyat belum pulih secara ekonomi. Lalu kalau pemerintah menaikan BBM pasti ekonomi rakyat yang baru membaik tersebut akan jatuh lagi. Pada akhirnya ekonomi semakin berat," katanya.
Tak hanya itu dia juga memprediksi jika kenaikan BBM benar dilakukan, akan mengakibatkan sejumlah proyeksi ekonomi akan terdistorsi cukup dalam.
“Kalau ekonomi berat maka transaksi/perdagangan akan terkontraksi. Kalau kontraksi maka target ekonomi akan tidak tercapai," ujarnya.
Dengan begitu, kata dia, jika target tidak tercapai maka penerimaan negara akan turun atau tidak tercapai pula.
"Sehingga ini menjadikan kenaikan BBM menjadi sia-sia belaka. Upaya yang sia-sia,” ujarnya.
Baca Juga: Pemerintah Disebut Anggap Pensiunan PNS Jadi Beban Negara, Said Didu Singgung Dana Buzzer: Kalian Tega!
Dalam kesempatan yang sama, Hafisz menjelaskan, opsi kenaikan BBM bukanlah pilihan yang rasional.
Justru menurutnya menaikkan harga BBM adalah pilihan yang cukup terjal dan mempunyai risiko tinggi.
“Shortcut ini bukan terobosan yang baik. Kalau salah ambil langkah (naikkan BBM) bisa goncang perekonomian kita," katanya.
Meski begitu dia meyakini bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan memberatkan rakyat Indonesia dengan menaikkan harga BBM.
"Saya yakin Presiden Jokowi yang sangat pro rakyat tersebut, tidak akan mengambil keputusan yang tidak populis ini, yang pasti akan menambah beban rakyat," tuturnya.***