PIKIRAN RAKYAT - Pemecatan Suharso Monoarfa dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai akan berdampak luas.
Peneliti Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan jika pemecatan Suharso berujung sengketa di PTUN dan Mahkamah Agung, maka akan berdampak terhadap verifikasi PPP sebagai peserta pemilu 2024 di KPU.
“Dampaknya tidak hanya akan melemahkan soliditas akar politik partai, tetapi juga berpotensi berpengaruh pada keabsahan data verifikasi partai politik yang baru saja didaftarkan di KPU pada bulan lalu,” katanya, saat dihubungi, Selasa 6 September 2022.
Umam mengatakan jika tidak ada proses mitigasi, maka yang terjadi adalah pelemahan sel-sel politik PPP mengancam. Mesin partai dinilai tidak optimal jelang Pemilu 2024 mendatang.
Baca Juga: Kenang Arkana Ditemukan pada Bulan yang Sama dengan Wafatnya Eril, Atalia Praratya: Jangan-Jangan Allah…
Dengan begitu, jika kondisi itu dibiarkan, Umam menilai ancaman degradasi ambang batas 4 persen akan tentu akan membayangi PPP.
“Jangan sampai Pemilu 2024 menjadi pemilu perpisahan bagi PPP dari jajaran elit partai Senayan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Umam melihat Keputusan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Kehormatan PPP yang memecat Suharso Monoarfa dari kursi Ketum PPP menandai jatuhnya legitimasi politik Suharso di internal partai.
Bersamaan dengan itu, perlawanan politik kubu Suharso terhadap keputusan 3 Majelis PPP juga menandai terjadinya faksionalisme di internal PPP.
Baca Juga: Pipa Beton di Film Doraemon Buat Proyek Apa? Begini Jawaban Kementerian PUPR
Diketahui, Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai Ketua Umum PPP oleh tiga majelis partai. Saat ini, PPP menunjuk Muhammad Mardiono.
Konflik di PPP memang terjadi sejak pertengahan tahun ini. Konflik semakin melebar setelah pidato Suharso terkait amplop kyai viral di jejaring media sosial.
Akibatnya, muncul desakan Suharso mundur dari Ketua Umum PPP karena dinilai telah mencederai marwah kyai.***