PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan anggaran Rp27 miliar dari dana transfer umum September-Desember 2022 guna perlindungan sosial bagi warga yang terdampak kenaikan BBM sebagaimana amanat amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022.
Demikian diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai melakukan tinjauan harga pasar di Pasar Baltos, Kota Bandung, Senin 12 September 2022.
"Kami terus memantau perkembangan situasi ekonomi paska kenaikan BBM, selain mengawal BLT pusat, ada kewajiban dua persen dari DBH (dana bagi hasil) dan DAU (dana alokasi khusus) ini bansos untuk kota/kabupaten,” ucap Ridwan Kamil.
"Rp27 miliar disediakan yang dijanjikan untuk subsidi pihak-pihak yang paling terdampak seperti nelayan, petani dan pelaku UMKM,” tuturnya melanjutkan.
Baca Juga: Hacker Bjorka Bobol Data Bak Robin Hood, Rocky Gerung: Artinya Ada Sesuatu yang Disembunyikan Negara
Terkait dengan penyaluran BLT pusat, Ridwan percaya sistem yang sudah berjalan, terlebih dalam verifikasi data, sasarannya telah dilakukan sebanyak 32 kali seperti ketika penyalulan bantuan sosial Covid-19 beberapa waktu lalu.
"Data dibersihkan 32 kali, insyaalah pengawasan berjalan, laporan di aplikasi kalau ada kesalahan, bisa ke Sapa Warga juga,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mengalokasikan 2 persen anggaran dari dana transfer umum yang berasal dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum 2022 untuk bulan September hingga Desember ini. Hal tersebut guna menjalankan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar, Nanin Hayani Adam, mengatakan pihaknya dalam proses menyesuaikan amanah Permenkeu tersebut.