PIKIRAN RAKYAT - Wacana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat ke Tegalluar merebak belakangan ini. Dalam sejarahnya, perpindahan pusat pemerintahan atau ibu kota wilayah sudah pernah terjadi. Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bandung dari Dayeuhkolot ke kawasan sekitar Alun-alun Bandung serta kedudukan Residen Preanger/Priangan dari Cianjur ke Bandung merupakan beberapa contohnya.
Pada 25 Mei 1810, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Marsekal Herman Willem Daendels mengeluarkan perintah pemindahan Ibu Kota Bandung dari Dayeuhkolot ke sebuah lokasi di sekitar Groote Postweg (Jalan Raya Pos) yang terpotong Sungai Cikapundung.
Keputusan tersebut membuat lokasi baru yang kemudian menjadi Kota Bandung itu berkembang luar biasa. Jumlah penduduknya terus bertambah. Pada 1846 umpamanya, koran berbahasa Belanda Algemeen Handelsblad terbitan 8 Juni 1935 mencatat, jumlah penduduk Bandung mencapai lebih dari 11.000 warga pribumi, 9 Eropa, 13 China, dan 30 Arab. Pada 1935, total jumlah penduduk membengkak menjadi 180.000 jiwa.
Baca Juga: Gagal Ginjal Akut Sebabkan Kematian 6 Anak di Sumut dan 5 Anak di DIY
Perkembangan tersebut juga terjadi lantaran perpindahan kedudukan Residen Priangan dari Cianjur ke Bandung pada 1862.
"Jika dilihat dari statistik kependudukan, kita bisa melihat seberapa cepat pertumbuhan Bandung sejak saat itu, dan sampai hari ini kita melihat peningkatan terus-menerus dalam populasi perkotaan," tulis koran tersebut.
Selepas itu, pamor Bandung tambah naik setelah jalur kereta api juga dibangun dan menghubungkan wilayah itu dengan daerah lain-lain.
Baca Juga: Dakwaan terhadap Bharada E Tidak Dibantah, Ronny Talapessy: Kami Akan Sampaikan di Pembuktian
Berbagai perusahaan, gudang juga bermunculan. "Gudang perang (militer) di Tjikoedapateuh dan tempat pengolahan kopi pemerintah di Tjitepoes," tulis Algemeen Indisch Dagblad De Preangerbode pada 1 April 1931.