PIKIRAN RAKYAT - Pemprov Jawa Barat (Jabar) ikut turun menangani polemik penghentian operasional perusahaan tambang di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga berujung 270 butuh tambang terkena PHK. Evaluasi dilakukan untuk memastikan solusi tidak merugikan salah satu pihak.
"Saat ini kami sedang mengevaluasi dan mencari solusi terbaiknya," ujar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat ditemui usai Rapat Paripurna HUT Kota Cimahi ke-22 di gedung DPRD Kota Cimahi Jalan Dra. Djulaeha Karmita Kota Cimahi pada Rabu, 21 Juni 2023.
Penghentian operasional dialami perusahaan tambang KBB, permasalahan itu memanas hingga memancing terjadinya aksi unjuk rasa ratusan buruh tambang yang menuntut perusahaan tambang diizinkan beroperasi lagi.
Ridwan Kamil menyatakan penghentian izin operasional perusahaan tambang harus berdasarkan aturan pemerintah.
Baca Juga: Polemik Ponpes Al Zaytun, MUI Minta Panji Gumilang Diproses Hukum: Dia Melakukan Tindak Pidana
Sesuai PP No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, izin pertambangan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing lima tahun.
Saat ini pelaku usaha pertambangan masih kesulitan memperpanjang IUP lantaran terbentur Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dalam aturan itu, pelaku usaha pertambangan yang sudah habis izin setelah mengajukan dua kali perpanjangan wajib mengembalikan IUP ke negara dengan syarat melakukan reklamasi dan pascatambang sebelum mengajukan izin baru.
"Soal kewajiban reklamasi dan perizinan baru, Intinya kita akan cari solusinya dulu, sekarang sedang dievakuasi. Kita akan laporkan hasilnya ke DPRD Jawa Barat untuk memastikan kedepannya seperti apa. Prinsip mengelola Jabar kan 'Silih Asah Silih Asih Silih Asuh', jangan sampai kita merugikan atau menguntungkan salah satu pihak," katanya.