PIKIRAN RAKYAT - Wali Kota Bandung nonaktif, Yana Mulyana, menjalani sidang kasus suap proyek Smart City di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Rabu, 6 September 2023. Yana Mulyana mendapatkan giliran ketiga untuk disidang sebagai terdakwa, setelah Khairur Rijal dan Dadang Darmawan.
Sidang dipimpin Hakim Ketua Hera Kartiningsih yang didampingi Eman Sulaeman dan Budhi Kuswanto selaku hakim anggota. Selama menunggu giliran sidang, Yana Mulyana duduk di barisan depan. Ia ditemani oleh istri dan ibunya.
Sekira pukul 11.00 WIB, Yana Mulyana mulai menjalani persidangan. Dalam perkara ini, Yana Mulyana terjerat kasus suap dan gratifikasi pengadaan CCTV dan Internet Service Provider (ISP) dalam proyek Bandung Smart City. Jaksa KPK juga menjeratnya dengan pasal-pasal penerimaan gratifikasi.
Pada kasus dugaan suap pengadaan ISP, JPU KPK Titto Jaelani mengatakan, Khairur Rijal yang saat itu menjabat Kabid Lalu Lintas Dishub Bandung, meminta Sony Setiadi selaku Direktur PT Citra Jelajah Informatika yang sudah sering mendapatkan proyek di Dishub Kota Bandung untuk menemui Yana Mulyana agar mendapatkan proyek ISP. Khairur Rijal meminta Sony membawa uang Rp150 juta untuk Yana Mulyana.
Baca Juga: Ketua DPD Golkar Jawa Barat Sebut Kedekatan Bey Machmudin dengan Jokowi Bisa Untungkan Jabar
Namun, Sony hanya menyanggupi Rp100 juta. Sony pun akhirnya bertemu dengan Yana Mulyana di Pendopo Wali Kota Bandung pada Desember tahun 2022 dan menyampaikan keinginan agar mendapatkan proyek ISP sambil memberikan uang Rp100 juta.
Pada kasus dugaan suap pengadaan CCTV, Titto melanjutkan, Benny selaku Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) dan Andreas Guntoro Manager PT SMA memberikan uang Rp702.221.000 secara bertahap kepada Yana Mulyana, Kadishub Bandung Dadang Darmawan dan Khairur Rijal. Suap diberikan agar proyek pengadaan dan pemeliharaan CCTV tahun 2022-2023 diberikan kepada mereka.
"Apabila PT SMA ingin ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan agar memberikan cashback 10 hingga 20 persen dari nilai pekerjaan sebagai atensi ke pimpinan," ucap dia.
Dia mengatakan, keduanya mengajukan penawaran yang bersifat formalitas belaka dengan bendera PT SMA dan CV Delapan Puluh Sejahtera yang dipinjam dari pihak lain. Khairur Rijal menjalankan itu tanpa melibatkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Hari Hartawan.
Atas persetujuan Kadishub Kota Bandung Dadang Darmawan, Khairur Rijal menunjuk PT SMA dan CV Delapan Puluh Sejahtera untuk mengerjakan 4 paket pekerjaan. Dua paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan CCTV dan dua paket pemeliharan kamera dengan total harga lebih dari Rp750 juta.