/photo/2023/12/17/2342707762.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat memperkirakan, perubahan bentang alam di Kawasan Bandung Utara akibat alih fungsi lahan mencapai kurang lebih 10 hingga 20 hektare per tahunnya dalam kurun 10 tahun ke belakang. Untuk itu, pemerintah harus menyetop keluarnya izin-izin usaha baru demi menyelamatkan KBU.
"Tidak terhindarkannya izin-izin pembangunan salah satu faktor penyebab rusaknya tatanan ekologi yang memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Tak heran perubahan iklim makin terasa," kata Direktur Eksekutif Walhi Jabar Wahyudin dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 16 April 2024.
Bandung, lanjutnya, yang digemari banyak orang karena sejuknya lenyap tergerus oleh pembangunan yang serakah. Tak pelak, bencana sebagai imbasnya kerap terjadi.
Dalam pengamatan Walhi, pemerintah juga terkesan hanya mengedepankan nilai tambah pendapatan dari sektor bisnis properti, jasa wisata serta jasa lingkungan yang terdapat di KBU.
"Salah satu contoh dominasi kegiatan dikawasan tersebut yaitu maraknya izin pembangunan hotel, perumahan, apartemen dan vila," ucapnya.
Tak cuma itu, terdapat bisnis lain yang menyebabkan terjadinya perubahan bentang alam seperti menjamurnya izin-izin wisata alam (kafe, usaha kuliner, outbound, offroad dan privatisasi air).
Kegiatan yang diberi izin, lanjut Wahyudin, dikeluarkan dengan sporadis oleh pemerintah kabupaten/Kota dan provinsi.
"Situasinya tidak hanya menyebabkan perubahan fungsi kawasan semata, kegiatan tersebut menuai masalah baru yang sangat serius," ucapnya.
Ia mencontohkan, kegiatan wisata alam dan kuliner seringkali terdapat ketidakseriusan dalam pengelolaan usahanya sehingga menimbulkan banyak sampah yang tidak dikelola dengan baik. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran.
"Lebih buruknya (sampah) dibuang ke anak sungai yang berada di kawasan tersebut," ujarnya.