PIKIRAN RAKYAT - Sistem PPDB sering kali menjadi perdebatan karena masalah keterbatasan kuota, ketidaksetaraan akses pendidikan, dan potensi terjadinya praktik diskriminatif atau tidak adil.
Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan efisiensi dalam sistem PPDB guna memastikan bahwa setiap calon siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.
Pemerintah Kota Cimahi menggelar penandatanganan Pakta Integritas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024/2025 Kota Cimahi bersama Forkopimda Kota Cimahi. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan PPDB berjalan adil dan objektif untuk memastikan hak setiap peserta didik mendapatkan akses pendidikan yang sama.
Penandatanganan Pakta Integritas PPDB Kota Cimahi 2024/2025 berlangsung di Aula Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi Jalan Aruman Kota Cimahi, pada Senin 13 Mei 2024. Pakta integritas ditandatangani oleh Pj Wali Kota Cimahi Dicky Saromi bersama perwakilan Kejaksaan Negeri Cimahi, Polres Cimahi, dan Kodim 0609/Cimahi.
"Saya pikir dengan komitmen ini harusnya sekolah perhatikan aturan yang sudah dibuat. Saya akan terus pastikan bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi mengawal dan memastikan sekolah tidak memainkan dari sisi kuota dan alokasi sekolah dan aturan serta potensi pelanggaran lainnya," ujarnya.
Poin penting pelaksanaan PPDB
Dia mengatakan bahwa kegiatan tersebut menindaklanjuti kick off dan penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas PPDB Jawa Barat 2024/2025 oleh Pj Gubernur Jawa Barat dan jajaran Forkopimda Jawa Barat.
"Saya tindaklanjuti untuk mengawal PPDB Kota Cimahi lewat komitmen bersama ini," ucapnya. Menurut dia, terdapat 3 poin penting dalam pelaksanaan PPDB. Yaitu Adil, Objektif, dan Kolaborasi.
"Adil, semua formulasi pendaftaran memungkinkan masyarakat mendapat akses layanan pendidikan dari berbagai golongan apapun. Perlunya objektivitas dalam PPDB, kalau sudah menentukan alokasi persentase jalur pendaftaran maka harus komitmen berikut persyaratan yang sudah ditetapkan," katanya.
Harus ada kolaborasi
Selain itu, PPDB bukan hanya urusan Disdik semata melainkan butuh kolaborasi bersama. "Disdik urusannya sebagai penyelenggara, lebih dari pada itu perlu kolaborasi dinas terkait lainnya. Disdukcapil mengurusi administrasi kependudukan calon siswa, Dinas Sosial memastikan calon siswa tidak mampu dan bisa menggunakan jalur afirmasi, juga Dinas Komunikasi dan Informasi harus aktif sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait PPDB dari awal hingga penetapan hasil," ujarnya.