PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan, menegaskan bahwa komposisi pemain Timnas Indonesia harus mengutamakan pemain-pemain lokal dengan proporsi 60 persen pemain nasional dan 40 persen pemain naturalisasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Putra Nababan dalam rapat kerja bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta PSSI terkait permohonan naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven.
Meskipun Komisi X DPR RI telah menyetujui rekomendasi naturalisasi Verdonk dan Raven, Putra Nababan memberikan catatan kepada PSSI untuk lebih memprioritaskan pemain lokal dalam timnas.
"Saya harus mencatat, bahwa di era sekarang ini adalah rekrutmen naturalisasi yang paling banyak. Ini sudah ada 11 pemain dari 2022," ungkap Putra di Gedung DPR RI, Senayan, Senin 3 Juni 2024.
"Ini banyak sekali pemainnya bahkan kalau kita lihat Timnas kita kalau lagi bertanding lebih banyak pemain naturalisasinya ketimbang pemain nasional. Saya harus mengatakan pemain nasional saya tidak mau bilang lokal," tambahnya.
Putra juga menyarankan PSSI dan Kemenpora untuk memantau komposisi pemain yang diturunkan di lapangan. Meskipun hal tersebut merupakan kewenangan pelatih Shin Tae Yong.
Baca Juga: Ilkay Guendogan Jadi Kapten Timnas Jerman Lawan Ukraina, Manuel Neuer Masuk Skuad
"Saya meminta kalau bisa 60 persen pemain nasional yang main. Jangan melulu di lapangan pemain naturalisasi. Jangan sampai di balik atas nama kemenangan dan sebagainya itu jadi di balik," tegas Putra.
Dalam pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia vs Timnas Indonesia di Stadion Madya, Jakarta, Minggu 2 Juni 2024, pelatih Shin Tae Yong memilih menurunkan tujuh pemain naturalisasi sebagai starter dalam Starting XI Timnas Indonesia. Pemain-pemain tersebut adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Thom Haye, Ivar Jenner, Shayne Pattynama, Rafael Struick, dan Ragnar Oratmangoen.
Sebelumnya, Komisi III dan Komisi X DPR RI telah menyetujui proses naturalisasi dua calon pemain Indonesia, Calvin Verdonk dan Jens Raven, dalam rapat kerja bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pemuda dan Olahraga di Gedung DPR, Jakarta, pada hari Senin, 3 Juni 2024.