kievskiy.org

MP3 Tingkatkan Produktivitas Hasil Pertanian

PENYULUH mendampingi petani saat menggarap sawah mereka di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Master Plan Penyuluh Pertanian (MP3) harus segera disusun untuk mengoptimalkan peran penyuluh dalam produksi pertanian jangka panjang.*
PENYULUH mendampingi petani saat menggarap sawah mereka di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Master Plan Penyuluh Pertanian (MP3) harus segera disusun untuk mengoptimalkan peran penyuluh dalam produksi pertanian jangka panjang.*

BANDUNG, (PRLM).- Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat Entang Sastraatmadja menilai Master Plan Penyuluh Pertanian (MP3) di Jawa Barat sebagai hal yang mendesak untuk segera disusun dan direalisasikan. Dengan berbagai tantangan pengembangan pertanian di tatar Priangan, MP3 bisa menjadi salah satu titik awal untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan kepastian nasib penyuluh kontrak di Jawa Barat. Menurut Entang, MP3 saat ini tengah menjadi pembahasan penting di berbagai daerah. Oleh karena itu Jawa Barat sebagai salah satu daerah agraris terbesar di Indonesia sudah selayaknya lebih dulu memiliki dan merealisasikannya. "Dalam MP3 di berbagai daerah disusun untuk pengembangan peran penyuluh dalam menggenjot produksi dan meningkatkan taraf hidup petani dalam jangka panjang. Oleh karena itu poin penting dalam MP3 tersebut adalah perumusan kebijakan untuk menjaring aspirasi dari berbagai kalangan termasuk para penyuluh dan petani," ujarnya saat dihubungi Jumat (31/7/2015). Menurut Entang, persoalan pertanian memang tak pernah lepas dari perguliran waktu yang terjadi. Setiap zaman dan perkembangan di dalamnya, menuntut kebijakan berbeda yang pada intinya tetap berpihak pada kesejahteraan petani. Kebijakan normatif selama ini hampir selalu tak dirasakan dampaknya oleh para petani Indonesia, sehingga sebagian besar petani tetap miskin dan banyak beralih profesi. Dalam kondisi seperti itu, kata Entang, kebijakan sektor pertanian harus menyertakan poin untuk menyerap aspirasi dari berbagai kalangan. Dengan begitu, kebijakan yang ada bisa tetap berjalan dalam berbagai kondisi di setiap zaman. "Begitu juga untuk mengoptimalkan penyuluh pertanian yang pada zamannya dulu pernah menjadi salah satu ujung tombak swasembada beras," katanya. Menurut Entang, dalam MP3 yang sudah dibahas di berbagai daerah, usulan kebijakan yang disusun merupakan acuan bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) pertanian, mulai dari Instansi Pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, petani, industri pengolah, pedagang dan masyarakat lainnya. Secara khusus, MP3 diharapkan mampu menjadi dasar pola pikir dan pola tindak bersama (common platform) bagi para pemangku kepentingan tentang peran dan upaya yang dapat dilaksanakan, dengan siapa harus bersinergi serta kapan dan dimana harus berperan, untuk memberikan kontribusi yang optimal dalam mewujudkan penyuluhan pertanian yang berkualitas. Sementara tujuan penyusunan MP3 itu sendiri mencakup beberapa poin utama seperti memberikan arah dan pedoman bagi unit kerja yang menangani Penyuluhan Pertanian agar pembangunan penyuluhan pertanian yang dilakukan dapat serasi dan sinkron antar kebijakan, antar program sektoral dan wilayah dalam rangka mewujudkan Penyuluhan Pertanian yang berkualitas. Selain itu, MP3 disusun untuk menyelaraskan antara tugas-tugas pembangunan dan pengelolaan Penyuluhan Pertanian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Handri Handriansyah/A-147)***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat