PIKIRAN RAKYAT – Sejak dibentuk pada April 2021, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), berupaya mengembalikan hak negara.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Progres Pelaksanaan Tugas Satgas BLBI di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa, 21 September 2021.
“Tim akan terus melakukan tindakan-tindakan sesuai landasan hukum yang ada untuk mengembalikan hak negara” kata Menkeu Sri Mulyani.
Diantara obligor dan debitur yang telah dipanggil oleh Satgas, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penagihan utang dana BLBI kepada obligor eks Bank Umum Nasional, Kaharudin Ongko.
Penagihan piutang kepada Kaharudin Ongko telah diserahkan dan diurus Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sejak 2008 silam. Namun, hingga kini tingkat pengembalian atas utangnya sangat minim.
Oleh karena itu, Satgas melakukan upaya paksa melalui surat paksa dan pencegahan ke luar negeri, serta telah eksekusi atas sebagian jaminan kebendaan, baik berupa aset tetap dan bergerak yang diserahkan sesuai perjanjian, yang telah ditandatangani dalam Master Refinancing and Notes Issuance Agreement (MRNIA) pada tanggal 18 Desember 1998.
“Pada tanggal 20 September, jadi kemarin kita melakukan penyitaan dan sekaligus mencairkan harta kekayaan yang bersangkutan dalam bentuk escrow account di salah satu bank swasta nasional,” katanya yang dikutip Pikiran-Rakyat.com (PR) dari Kementerian Keuangan, Rabu, 22 September 2021.
Baca Juga: Kode Redeem FF 23 September 2021 Terbaru dan Terbatas, Rebut Kesempatan Dapatkan Hadiahnya
Jumlah nominal dari escrow account yang disita senilai Rp664.974.593 dan US$7.637.605. Jika di kurs total seluruhnya senilai Rp109.508.496.559.