PIKIRAN RAKYAT - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersuara menanggapi kasus dugaan maling uang rakyat (korupsi) yang melibatkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta suaminya Hasan Aminuddin yang merupakan anggota DPR.
Puput Tantriana Sari dan suaminya termasuk ke dalam 22 orang yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo tahun 2021.
Puput Tantriana Sari dan suaminya diduga menjadi penerima suap tersebut. Ada pula nama Camat Krejengan Doddy Kurniawan dan Camat Paiton Muhammad Ridwan yang diduga menerima suap.
Sementara 18 tersangka lainnya yang merupakan ASN di Pemkab Probolinggo diduga menjadi pemberi suap tersebut.
Baca Juga: Saipul Jamil Dapat Sambutan Meriah Saat Bebas, Ziva Magnolya Jijik Hingga Niat Pindah Planet
Sri Mulyani membongkar data transfer keuangan yang bersumber dari APBN ke Kabupaten Probolinggo dari tahun 2012 hingga 2021.
Dalam kurun waktu 9 tahun, total sudah Rp15,2 triliun dana dari APBN yang dikirim ke Kabupaten Probolinggo.
"Dari Rp959 miliar (2012) menjadi Rp1,857 Triliun (2021)," kata Sri Mulyani melalui unggahan di akun Instagram @smindrawati pada 4 September 2021.
Baca Juga: Pengamat Ingatkan Indonesia Tak Hanya Punya Jokowi-Prabowo: Banyak Kok yang 'Mantul'
"Total Dana Desa sejak 2015-2021 mencapai Rp2,15 Triliun untuk 325 Desa. Masing-masing desa rata-rata mendapat Rp 291 juta (2015) naik 3,5 kali menjadi Rp1,32 milyar (2021)," ucapnya lagi.