MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati terlihat tersenyum seiring tepuk tangan peserta Rakornas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ditujukan kepadanya. Tepuk tangan yang dialamatkan kepada Sri Mulyani itu sebelumnya dikomandoi oleh Presiden RI Joko Widodo.
Jokowi saat itu memuji kinerja Sri Mulyani yang dianggap berhasil memangkas prosedur pelaporan surat pertanggungjawaban (SPJ) di instansi pemerintahan. Bila seorang aparatur sipil negara sebelumnya harus mengerjakan sampai 44 laporan SPJ, Kementerian Keuangan yang diarsiteki oleh Sri Mulyani telah memangkasnya menjadi 2 laporan saja.
"Bu menteri beri tepuk tangan dong. Dari 44 menjadi 2. Jadi, selama ini SPJ sampai 44 itu ngapain? Nyatanya 2 juga bisa," kata Jokowi saat itu di Istana Negara, Kamis, 18 Mei 2017.
Ucapan Jokowi itu keluar ketika dia membuka Rakornas APIP yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Rakornas itu dihadiri oleh APIP dari kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. Hadir juga pada saat itu sebanyak 13 bupati dan 29 kepala desa yang dianggap berhasil mengelola keuangan pemerintahan dengan baik.
Orientasi Hasil
Jokowi memiliki perhatian khusus terhadap prosedur SPJ ini. Tercatat, bukan kali ini saja dia membicarakan persoalan SPJ. Panjangnya prosedur membuat SPJ dinilainya telah menyebabkan sebuah program menjadi hanya berorientasi prosedur, bukan hasil. Bahkan tidak jarang, uang dari sebuah program menguap entah kemana sementara laporan SPJ yang dikerjakan bertumpuk-tumpuk.
Berkaca pada pengalamannya mencermati panjang dan berlapis-lapisnya prosedur pembuatan SPJ pada 2 tahun yang lalu, Jokowi mengatakan, banyak ASN maupun kepala desa harus bekerja lembur hanya untuk mengerjakan SPJ. Hal itu dinilainya membuat pekerjaan menjadi lamban dan waktu hanya diisi untuk menyelesaikan SPJ, alih-alih kerja.
"Bagaimana kepala desa bisa mengurus desanya? Sementara dia malah mengurus laporan SPJ karena cara membuatnya yang ruwet itu," kata dia.
Dalam setiap kesempatan, Jokowi berulangkali menekankan pentingnya bergerak cepat, terutama dalam mengerjakan sebuah program. Dia pun kerap membicarakan perubahan global yang sangat cepat ketika teknologi informatika berkembang sedemikian rupa. Kalimat favoritnya, "bukan negara lemah yang dikalahkan negara kuat pada zaman sekarang, tapi negara lamban yang dikalahkan negara cepat."
Perhatian khusus Jokowi pada hal-hal yang serba cepat itu berdampak kepada pandangannya perihal birokrasi. "Yang paling penting," katanya, "sederhana, tapi gampang dikontrol, dicek, diawasi. Prinsipnya disitu. Tidak usah laporan bertumpuk-tumpuk, tapi duitnya juga hilang. Untuk apa laporan seperti itu. Tidak ada gunanya."***