BANDUNG, (PR).- Peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat yang ditandai dengan terus membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus disikapi dengan tepat oleh pemerintah. Alasannya, meski dari sisi angka bergerak positif namun fakta di lapangan masih banyak masalah yang harus dipecahkan.
“IPM yang meningkat patut disyukuri, tapi pemerintah harus fokus pada devian-deviannya. Jangan terpaku pada angka tapi apakah angka tersebut berbunyi,” ujar Ekonom dari Universitas Padjadjaran Kurniawan Saefullah, di Bandung, Selasa, 16 April 2019.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar mencatat kualitas hidup manusia yang ditandai dengan IPM meningkat. Tercatat IPM Jabar pada 2018 mencapai 71,30 atau naik 0,61 poin dibandingkan IPM Jabar pada 2017 yang sebesar 70,69. Dibidang kesehatan bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 72,66 tahun atau lebih lama 0,19 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya.
Di bidang pendidikan, anak berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,45 tahun atau lebih lama 0,03 tahun dibandingkan dengan tahun 2017. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,15 tahun, meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan di bidang ekonomi dimana komponen pengeluaran per kapita (harga konstan 2012) masyarakat naik Rp 505.000 menjadi Rp10,79 juta pada 2018.
Kurniawan menjelaskan IPM Indonesia dan Jabar dari tahun ke tahun terus meningkat. Tapi sebagai data agregat, tentunya ada data mikro dan dan simpangan yang mungkin tidak terpotret. Ia mencontohkan di bidang pendidikan, thesisnya pada 2002 pun sudah menunjukkan data yang sama. Hanya, jika ditelaah lebih lanjut bagaimana kesempatan pria dan wanita di sekolah ini, kemudian apakah ada korelasi masa pendidikan dengan kualitas pendidikan. Misalnya kebebasan dalam berpendapat, berkesempatan untuk sekolah bagi siapapun
“Angka partisipasi sekolah meningkat harus disyukuri. Sekarang pemerintah perlu mendukung untuk mewujudkan kualitasnya, misalnya dengan memperhatikan nasib guru honorer, infrastruktur pendidikan, proses pendidikan yang menghargai toleransi dan hidup keberagaman,” katanya.
Ia pun menyoroti peningkatan IPM dengan RPJMD Pemprov Jabar 2018-2023 yang diantaranya memuat data tentang umlah masalah kesejahteraan sosial cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dikatakan meski data dari tahun 2017-2018 tidak tersedia namun data dari 2012-2016 meningkat dua kali lipat.
“Dari 3 juta menjadi 6 jutaan itu serius. Jadi tantangannya bagaimana IPM dikaitkan dengan indikator lainnya? Maknanya apa jika IPM meningkat tapi masalah kesejahteraan sosial juga meningkat? Jika angka harapan hidup meningkat tapi gizi buruk masih tinggi, masalah kesejahteraan sosial meningkat, apa artinya?” ujarnya.
Oleh karena itu, menurutnya pemerintah daerah (Gubernur Jabar) perlu menindaklanjutinya. Tim Percepatan Pembangunan Jabar harus turun ke bawah, mendengarkan persoalan di setiap pelosok yang berbeda-beda dari breakdown IPM tadi.