BANDUNG, (PR).- Sistem penyuluhan pertanian secara digital mulai berkembang di Jawa Barat, dimana cara tersebut cukup mampu memunculkan gairah baru bagi usaha pertanian tanaman pangan. Dari sejumlah pelaksaan penyuluhan secara digital tersebut, lebih mampu memunculkan interaksi di antara petani maupun perhatian petaninya.
Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Eti Mulyati, di Bandung, Selasa 3 September 2019 menunjukan sistem penyuluhan pertanian, khususnya tanaman pangan, sudah dilakukan diperkuat dengan pola tatap muka menggunakan layar monitor televisi. Ada pun pihak penyuluh secara digital, dilakukan oleh personel khusus dari ruangan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat di Bandung.
Dengan cara digitalisasi pula, disebutkan, penyuluhan pertanian, khususnya bagi tanaman pangan, menjadi dapat dilakukan setiap hari. Jadwal rutinnya adalah pukul 13.30 WIB, dimana para anggota kelompok tani berkumpul, dengan menyaksikan berbagai penyuluhan berikut tanya jawab seputar masalah-masalah dan solusi pertanian, dengan para petugas penyuluh digital dari kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat.
“Penyuluhan pertanian secara digital ini sudah ada pada 18 kabupaten di Jawa Barat, cara ini merupakan transformasi dimana sektor pertanian pun harus siap memasuki era industri 4.0. Kelebihannya, infomasi dan solusi penanganan masalah-masalah pertanian dapat menjadi lebih cepat, misalnya
urusan kelangkaan pupuk, antisipasi kekeringan, pengendalian hama dan penyakit, dll,” ujar Eti Mulyati.
Aktif berkomunikasi
Dari penampakan di kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, tampak ada tiga orang petugas penyuluh lapangan secara digital tersebut. Mereka pun aktif berkomunikasi dengan kalangan petani, berikut pemaparan secara visual digital terkait solusi-solusi dan penangana masalah pertanian di Jawa Barat.
Walau penyuluhan pertanian sudah berkembang dengan dukungan secara elektronis digital, namun menurut Eti Mulyati tetap dibutuhkan peran para petugas penyuluh lapangan di lapangan. Sebab, ada faktor kedekatan secara emosional yang mesti terjaga diantara petani dengan petugas pemerintah, khususnya lingkup pertanian.
Menurut Eti Mulyati, di Jawa Barat terdapat 1.023 pos penyuluhan dengan payung Undang-Undang no.16 tabun 2006. Pos-pos penyuluhan pertanian itu banyak dikelola dengan para pelaku utama secara swadaya.
Semakin berperannya sistem penyuluhan secara swadaya, disebutkan pula, memang arahnya adalah memperbanyak peran penyuluhan swadaya diantara para petani. Dengan cara itu pula, para petani menjadi cepat bertambah dan ahli, sedangkan peran para petugas penyuluh pertanian nantinya lebih ke arah memfasilitasi kebutuhan para petani.***