BANDUNG, (PR).- Infrastruktur penunjang Bandung smart city, baik fisik maupun digital, belum terintegrasi dengan baik. Kendala terbesarnya ada pada intensitas yang belum merata dari seluruh kepala daerah di wilayah Bandung Raya.
Demikian diungkapkan Plt. Komisaris Utama PLN, Ilya Avianti, pada Kuliah Umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Pasundan (Unpas), Senin, 14 Oktober 2019. Ilya juga merupakan mantan anggota Dewan Komisioner Otoriras Jasa Keuangan (OJK) periode pertama.
"Kalau ingin segera merealisasikan Bandung Smart City, Gubernur dan Walikota/Bupati di Bandung Raya harus berkolaborasi dan bersinergi. Kuncinya adalah collaborative governance," katanya.
Mereka, menurut Ilya, harus duduk bersama menyamakan persepsi, baik terkait target dan sasaran maupun pembangunan infrastruktur fisik dan digital. Regulasinya pun harus diselaraskan agar saling menunjang satu sama lain.
"Akan tetapi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi untuk kota yang sudah terbangun sejak lama dimana daerah-daerah sekitarnya pun memiliki regulasi dan kebijakan yang berbeda satu sama lain," tuturnya.
Ilya bahkan menilai akan lebih mudah membangun ibu kota baru dibandingkan dengan merealisasikan Bandung smart city. Pasalnya, konsep dan infraatruktur ibu kota baru bisa direncanakan sejak nol.
"Sulit, tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Mari duduk bersama, samakan persepsi untuk merealisikan Bandung smart city," ujarnya.
Potensi besar
Jika Bandung smart sity terealisasi, ia mengaku optimistis akan terbuka peluang ekonomi yang sangat besar. Pasalnya, semua semua konektivitas di dalam smart citu terjamin.
"Sebagai contoh: saat ingin minum Bandrek Abah, kita tahu dimana harus membelinya. Itu dimungkinkan karena konektivitas arus informasi," tuturnya.