PIKIRAN RAKYAT - Keuangan Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan dengan dikeluarkannya peringatan dari BPK (Badan Pengawas Keuangan) kepada pemerintah.
BPK mengirimkan surat peringatan tentang utang Indonesia yang sudah melebihi ambang batas IMF (International Monetary Fund).
Ambang batas yang dimiliki IMF yaitu 25 persen, sementara itu, utang Indonesia mencapai 46,67 persen.
Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari YouTube MSD, mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyebutkan jika utang negara yang mencapai ambang batas IMF disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang ugal-ugalan.
"Karena hal tersebut, saya mengatakan jika pemerintah yang membuat Indonesia memiliki utang yang ugal-ugalan harus bertanggung jawab," kata Muhammad Said Didu.
Pernyataan Said Didu kemudian ditanggapi oleh Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo yang bertanya kepada Said Didu terkait indikator tudingan yang diberikan kepada pemerintah.
"Ada lima indikator yang menjadi dasar bahwa pemerintah ugal-ugalan ketika mengambil keputusan utang. Inikator tersebut yaitu peningkatan jumlah utang, pemanfaatan utan, strategi kemampuan membayar utang, beban utang yang dinikmati masyarakat, dan beban generasi yang akan datang tentang utang tersebut," ujar Said Didu.
Kelima hal tersebut menjadi indikator untuk menilai sikap pemerintah apakah ugal-agalan atau tidal.