JAKARTA, (PR).- Peningkatan investasi dan ekspor menjadi formula yang diandalkan pemerintah untuk menghadapi resesi ekonomi pada tahun depan. Penyederhanaan regulasi melalui omnibus law juga akan dilakukan untuk mendongkrak investasi dan ekspor.
Hal tersebut terungkap dalam rapat terbatas bidang perekonomian yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Rabu, 30 Oktober 2019. Saat membuka ratas, presiden mengingatkan bila perekonomian diprediksi akan menghadapi masa-masa yang sulit pada tahun depan.
“Perkiraan-perkiraan dari lembaga-lembaga internasional, tahun depan akan menuju ke sebuah situasi yang lebih sulit. Dan bahkan banyak yang menyampaikan menuju ke sebuah resesi,” katanya.
Ia menginginkan agar peningkatan ekspor, substitusi impor dan investasi harus digenjot. Menurutnya ketiga hal tersebut menjadi kunci penggerak perekonomian. “Oleh sebab itu sudah sampaikan, baik ke Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri, bahwa perjanjian perdagangan harus dilakukan terus menerus tanpa henti,” tuturnya.
Jokowi juga menyinggung perjanjian kerjasama antara Indonesia dengan CEPA harus diselesaikan segera. Ia memberi target pada akhir tahun 2020 tim khusus yang beranggotakan tetap untuk menindaklanjuti kerjasama CEPA telah dibentuk. Ia juga menginstruksikan kementerian di bidang perekonomian untuk membuat perjanjian dagang dengan negara-negara yang selama ini belum bekerjasama dengan Indonesia.
Jokowi juga kemudian menginstruksikan penyederhanaan regulasi melalui Omnibus Law. Menurutnya, ada 74 UU yang akan dirampingkan dalam Omnibus Law.
“Saya kira Pak Menteri Koordinator (Perekonomian) sudah paham tentang ini. Tolong dikoordinasikan dengan menko yang lain. Segera kita identifikasi dan pangkas sehingga betul-betul bisa dikerjakan cepat,” katanya.
Selain itu, Jokowi juga meminta proses hilirisasi industri dipercepat. Saat ini, Indonesia lebih banyak mengekspor bahan mentah, baik itu nikel, bauksit, alumina dan batu bara. “Itu satu per satu harus ditata. Saya minta langkah percepatan, termasuk insentif UMKM dan industri di pedesaan. Kalau kita bisa menyentuh ini, bisa memberikan dampak besar bagi perekonomian kita,” tuturnya.
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, masih akan melakukan finalisasi terhadap perjanjian dagang dengan negara lain untuk menindaklanjuti perintah presiden mengenai kerjasama perdagangan. Ia mengatakan, awal November ditargetkan finalisasi selesai. Menurutnya, telah ada sekitar 11 perjanjian dagang dengan negara lain sejauh ini.