JAKARTA, (PR).- Pemerintah akan melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Salah satu revisi tersebut adalah pegubahan struktur kelembagaan yang menjadikan Presiden sebagai Ketua dan Wakil Presiden sebagai Ketua Harian.
"Dengan kata lain, pengembangan keuangan dan ekonomi syariah akan dipimpin langsung Presiden dan Wakil Presiden,"ujar Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat membuka Indonesia Sharia Economi Festival (ISEF) 2019 di Jakarta, Rabu 13 November 2019.
Ma’ruf Amin mengatakan, revisi kelembagaan tersebut diharapkan dapat mempercepat kemajuan ekonomi syariah. Ekonomi dan keuangan syariah diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Selain itu, Ma’ruf Amin mengatakan, pengubahan juga terjadi dari yang sebelumnya hanya sebatas lingkup keuangan syariah menjadi ekonomi syariah.
Pengembangan dan perluasan ekonomi dan keuangan syariah tersebut perlu berfokus pada empat hal yaitu industri produk halal, industri keuangan syariah, dana sosial syariah (seperti wakaf dan zakat), serta kegiatan ekonomi atau bisnis syariah.
Ma’ruf Amin mengatakan, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indoensia masih jauh tertinggal. "Saat ini, pasar ekonomi syariah baru 8,6 persen. Sementara market share khusus perbankam syariah masih 5,6 persen, " tuturnya.
Menurut Ma’ruf Amin, pemerintah berupaya mengembangkan sektor ekonomi dan keuangan syariah. Meski demikian, upaya tersebut bukan berarti dengan cara menghentikan kemajuan ekonomi dan keuangan konvensional.
"Kita adalah negara yang menganut dual economic system. Jadi, harus saling bersinergi. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah harus dilakukan secara sistematis dan bertahap," ujarnya.
Mempertipis ketertinggalan
Menurut Ma’ruf Amin, Indonesia ingin mempertipis ketertinggalan dengan negara lain dalam sektor pengembangan keuangan dan ekonomi syariah.