PIKIRAN RAKYAT - Kuota rumah bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP), diperkirakan segera habis pada April 2020.
Program Sejuta Rumah (PSR) terancam gagal jika penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) yang saat ini menipis, tidak segera dicairkan.
Plt. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti, Setyo Maharso mengatakan, Dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) belum bisa dimanfaatkan sebagai alternatif, karena masih menunggu mekanisme yang siap untuk karyawan swasta.
Baca Juga: Dana Logistik Pemilu Fantastis, KPU Sepakat Pakai e-Rekap untuk Pilkada 2020
Pada 2020, Tapera hanya berlaku untuk ASN, TNI, Polri.
"Dana Tapera belum bisa langsung diberdayakan karena sumber dasarnya adalah tabungan sehingga masyarakat harus nabung dulu baru bisa untuk pendanaan rumah,” kata Setyo.
Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaya mengatakan, sasaran sumber dana subsidi perlu tepat sasaran.
Baca Juga: Kesejahteraan Prajurit Disinggung Jokowi dalam Rapim Kemhan, TNI, dan Polri 2020
Menurut informasi yang diterima Himppera, 70% penerima dana FLPP adalah peserta BPJS TK sehingga perlu ada dukungan dana porsi APBN demi keadilan terpenuhinya akses pekerja terhadap KPR.
“Namun sayangnya dana BPJS TK terhalang oleh aturan yang mengatur tingkat imbal hasil bunga dana BPJS TK yang terlalu tinggi. Aturan ini harus dipertimbangkan ulang,” papar Endang.